SEPUTARAN.ID, BANJARMASIN – Sembilan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di wilayah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah (Kanwil DJP Kalselteng) melakukan pemblokiran serentak terhadap 68 rekening milik wajib pajak dengan total nilai tunggakan pajak sebesar Rp32.840.422.185, pada Rabu (23/4/2025) lalu.
Pada wilayah Kalimantan Selatan (Kalsel) disampaikan 14 permintaan blokir rekening oleh 5 KPP dengan nilai tunggakan Rp7.006.574.293, sedangkan wilayah Kalimantan Tengah (Kalteng) disampaikan permintaan blokir sejumlah 54 oleh 4 KPP dengan nilai tunggakan Rp25.833.847.892.
Pemblokiran ini dilakukan terhadap wajib pajak yang tidak kunjung melunasi tunggakan pajaknya setelah tanggal jatuh tempo pembayaran.
Kepala Kanwil DJP Kalselteng Syamsinar menyampaikan, sebelum langkah ini dilakukan, Jurusita Pajak telah telah berupaya menagih melalui Surat Teguran dilanjutkan dengan Surat Paksa. Wajib pajak pula terlebih dahulu telah diberikan imbauan dan kesempatan untuk membayar kewajibannya.
“Kami selalu memberikan kesempatan kepada wajib pajak sebelum pemblokiran, namun karena tidak ada sifat kooperatif dari penunggak pajak, kami harus lakukan serangkaian tindakan penagihan aktif,” jelasnya dalam rilis yang diterima, Kamis (8/5/2025).
Syamsinar juga menjelaskan, pemblokiran ini dilakukan dengan tujuan agar terhadap aset penunggak pajak dimaksud tidak terdapat perubahan apapun, selain penambahan jumlah atau nilai.
Kanwil DJP Kalselteng bekerja sama dengan Lembaga Jasa Keuangan sektor perbankan dalam kegiatan ini. Permintaan pemblokiran ini disampaikan kepada perbankan dengan melampirkan salinan surat paksa/daftar surat paksa dan Salinan surat perintah melaksanakan penyitaan sesuai yang tercantum pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 61 tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak atas Jumlah Pajak yang Masih Harus Dibayar.
Setelah dilakukan pemblokiran, wajib pajak masih dapat melunasi utang pajaknya, agar blokir tercabut dan tidak dilanjutkan dengan tindakan penagihan selanjutnya, yaitu penyitaan aset.
Lebih lanjut Syamsinar menyatakan, kegiatan blokir serentak ini merupakan upaya yang dilakukan Kanwil DJP Kalselteng untuk mengamankan penerimaan pajak, mendorong kepatuhan pajak, memberi efek jera terhadap pelaku tindak pidana perpajakan, sekaligus sebagai bentuk keadilan kepada wajib pajak yang sudah patuh menunaikan kewajiban perpajakannya. (rilis/smr)
