SEPUTARAN.ID, BANJARMASIN – Serapan anggaran Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin triwulan pertama masih berada di level rendah, berdasarkan catatan pada Rapat Koordinasi dan Evaluasi Program Prioritas Pembangunan Triwulan I Tahun Anggaran 2026, di Aula Kayuh Baimbai, Balai Banjarmasin, Rabu (15/4/2026).
Walikota Banjarmasin H Muhammad Yamin HR secara terbuka mengakui kondisi tersebut sekaligus memberi tekanan tegas terkait percepatan.
“Realisasi kita masih rendah. Ini harus jadi perhatian bersama, karena sekarang sudah April, seharusnya program sudah mulai berjalan, bukan lagi tahap persiapan,” katanya.
Ia pun mendesak, seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lebih aktif lagi, dan meminta Staf Ahli dan Plt Sekda serta lainnya, guna mengawal untuk realisasi nya bisa benar maksimal. “Rata-rata sekarang sekitar 15,22 persen serapan fisik dan keuangan 14,13 persen,” imbuhnya.
Lambannya serapan bukan semata, karena faktor teknis, tetapi juga kurangnya akselerasi di tingkat pelaksana. Namun, ia tetap membuka ruang dialog dengan seluruh SKPD untuk mengurai kendala secara bersama.
Ada beberapa persoalan yang menjadi faktor penghambat, mulai dari anggaran yang belum cair, perubahan perencanaan, hingga minimnya penyedia dalam proses pengadaan. Bahkan, tidak jarang paket kegiatan sudah ditayangkan, tetapi tidak ada pihak yang mengambil.
“Kalau kendalanya di mana, kita bahas bersama. Jangan dibiarkan berlarut-larut, karena ini menyangkut pelayanan publik,” sebutnya.
Dia menargetkan, pada April hingga Mei menjadi titik awal seluruh program landing atau benar-benar berjalan.
Selain itu, akan dilaksanakan penandatanganan fakta integritas oleh seluruh SKPD sebagai bentuk komitmen, sekaligus konsekuensi tegas jika target tidak tercapai. “Konsekuensinya sama dengan menyatakan mundur sebagai kepala dinas dan itu merupakan komitmennya,” tegasnya.
Sementara itu, Plt Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin Dolly Syahbana menuturkan, peran staf ahli kini diperkuat sebagai bagian dari sistem pengawasan dan pemberi masukan strategis.
“Staf ahli ini bukan pelengkap, tapi mereka punya pengalaman panjang. Kita dorong mereka aktif memberi masukan dan ikut mengawal program, termasuk kegiatan fisik,” katanya.
Menurutnya, Inspektorat ikut mengawasi secara ketat progres pelaksanaan sesuai timeline yang telah disusun.
Dari sisi pelaksanaan, kendala terbesar saat ini masih berada pada proses pengadaan, khususnya di sektor pekerjaan umum.
Sekitar 43 persen di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) kegiatan masih berada dalam tahap pemilihan penyedia atau lelang. Proses ini kerap berulang karena ketidaksesuaian kriteria atau minimnya peserta.
Dampaknya, sejumlah proyek strategis, termasuk pembangunan infrastruktur, terancam mundur hingga akhir tahun.
Meski demikian, pemerintah tetap optimistis. Target penyelesaian mayoritas program dipatok pada triwulan ketiga atau sekitar September–Oktober 2026.
“Harapan kita, Oktober sudah selesai, sehingga akhir tahun bukan lagi mulai, tapi tinggal peresmian atau minimal peletakan batu pertama,” katanya.
Dengan pengawalan ketat, evaluasi berkala, serta dorongan percepatan dari pimpinan daerah, Pemko Banjarmasin berupaya memastikan roda pembangunan tidak lagi tersendat dan manfaatnya segera dirasakan masyarakat. (shn/smr)
