SEPUTARAN.ID, BANJARMASIN – Forum Konsultasi Publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Banjarmasin 2024 digelar di Hotel Rattan Inn, Rabu (01/02/2023).
Dalam RPKD itu berkenaan dengan tiga program prioritas yakni penataan sungai, wirausaha baru (WUB) dan pembangunan smart city.
Namun, kata Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Banjarmasin Ikhsan Budiman, dalam RKPD 2024 itu juga menitikberatkan pada penekanan inflasi daerah.
“Pihak kita juga menerima titipan dari pemerintah pusat melalui dari arahan Presiden untuk memfokuskan pembahasan terkait pengendalian inflasi, penurunan stunting, kemudian hal-hal lain mengenai stabilitas politik dan sebagainya,” ujarnya seusai membuka acara forum konsultasi publik tersebut.
Oleh karena itu, pengendalian inflasi dan stunting termasuk stabilitas politik menjadi bahan pemikiran oleh pihaknya.
“Bahwa Banjarmasin sangat serius pada penanganan dalam hal-hal tersebut. Kita juga sudah melakukan kerja sama dengan daerah-daerah lain baik itu di lingkungan Pemerintah Kalimantan Selatan (Kalsel) maupun di luar dari daerah itu,” ujarnya.
Menurut dia, kerjasama yang dilakukan untuk menjamin ketersediaan komoditi yang mempengaruhi inflasi di Banjarmasin. Baik itu beras maupun komoditi yang lainnya.
“Karena sekali lagi, inflasi ini menjadi salah satu tolak ukur dalam hal pembangunan Banjarmasin. Jika inflasi yang mengakibatkan masyarakat miskin baru, hal tersebut menjadi percuma,” jelasnya.
Sehingga pihaknya harus menangani inflasi dengan benar, agar masyarakat bisa sejahtera.
“Hal tersebut menjadi pokok-pokok dalam diskusi berkaitan dalam RKPD 2024,” paparnya.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Banjarmasin Ahmad Syauqi mengatakan, capaian indikator saat ini, masih penyelesaian masalah untuk pengendalian inflasi daerah.
Jadi, ujarnya, inflasi perlu dikendalikan, soalnya nanti berimbas ke kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi melambat.
“Karena kalau inflasi mengakibatkan harga-harga tinggi dan daya beli masyarakat berkurang oleh tidak mampu. Status masyarakat yang sudah tidak mampu menjadi turun statusnya miskin,” tukasnya.(shn/smr)
