SEPUTARAN.ID, BANJARMASIN – Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menyelenggarakan diseminasi Laporan Perekonomian Provinsi (LPP) Kalsel 2026 dengan tema “Sinergi Kebijakan untuk Memperkuat Ekonomi Kalsel”, di Kantor BI Kalsel, Kamis (24/9/2026).
Dihadiri oleh Pemerintah Daerah, instansi vertikal, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), akademisi, perbankan, pelaku usaha, investor, serta media.
Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kalsel dan CORE Indonesia juga turut hadir memperkaya perspektif mengenai kondisi ekonomi dan fiskal daerah.
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kalsel HM Syarifuddin, dalam keynote speech nya menekankan, pentingnya LPP sebagai salah satu rujukan dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah.
“Pemprov Kalsel memberikan perhatian pada tiga agenda utama, yakni menjaga daya beli masyarakat melalui penguatan pengendalian inflasi, memperluas sumber pertumbuhan ekonomi di luar sektor ekstraktif, serta menjaga kualitas belanja sekaligus membuka sumber pembiayaan pembangunan di luar APBD,” ungkapnya Syarifuddin.
Sementara Deputi Kepala Perwakilan BI Kalsel Aloysius Donanto H W menyampaikan, LPP tidak hanya menjadi dokumen asesmen ekonomi secara berkala, tetapi juga menjadi salah satu instrumen untuk memahami posisi dan arah perekonomian daerah serta mendukung perumusan kebijakan.
Pada triwulan II 2026, perekonomian Kalsel tercatat tumbuh 5,28 persen (yoy), sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,29 persen (yoy).
Di tengah capaian tersebut, perekonomian Kalsel masih menghadapi sejumlah tantangan struktural. Struktur ekonomi daerah masih bertumpu pada sektor berbasis sumber daya alam, khususnya batu bara, sehingga memiliki eksposur relatif tinggi terhadap dinamika harga komoditas global.
“Selain itu, hilirisasi batu bara masih menghadapi tantangan dari sisi teknis maupun keekonomian, sementara penurunan Transfer Ke Daerah (TKD) dan Dana Desa menjadi tantangan dalam menjaga ruang fiskal daerah,” terangnya.
Bagi Aloysius Donanto, kondisi tersebut menegaskan pentingnya memperkuat sumber pertumbuhan baru yang lebih beragam, disertai sinergi kebijakan moneter, fiskal dan sektor riil.
Diversifikasi ekonomi terus diarahkan pada pengembangan sektor pertanian dan ketahanan pangan, perikanan, perkebunan, industri pengolahan, serta pariwisata.
“Di sisi pembiayaan, belanja daerah didorong semakin produktif dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, sementara kebutuhan pembangunan yang lebih besar dibuka melalui investasi swasta dan skema kemitraan, termasuk dengan mendorong proses perizinan yang lebih cepat,” jelasnya.
Melalui forum ini, Kantor Perwakilan BI Kalsel bersama Pemerintah Daerah se Kalsel dan seluruh pemangku kepentingan mendorong semakin kuatnya pemahaman bersama mengenai kondisi dan prospek perekonomian Kalsel.
Pemprov Kalsel juga mengajak pemerintah Kabupaten atau Kota untuk memanfaatkan LPP dan Kajian Fiskal Regional sebagai referensi dalam perencanaan daerah, serta mendorong dunia usaha dan perbankan untuk menyampaikan berbagai tantangan di lapangan sebagai masukan bagi perumusan kebijakan.
“Ke depan, penguatan sinergi kebijakan diharapkan dapat memperkuat fondasi ekonomi Kalsel sekaligus menjaga stabilitas perekonomian secara berkelanjutan, melalui sumber pertumbuhan yang semakin beragam, iklim investasi yang semakin baik, serta bauran kebijakan moneter, fiskal, dan sektor riil yang optimal,” tukasnya. (shn/smr)
