SEPUTARAN.ID, BANJARMASIN – Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin memperkuat pengelolaan sanitasi melalui Sosialisasi Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP) Sanitasi serta Pembekalan Agen Sosialisasi Dalam Peningkatan Sanitasi Aman Tahun Anggaran 2025, di Hotel G Sign Banjarmasin, Rabu (26/11/2025).
Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin, Ikhsan Budiman mewakili Walikota Banjarmasin H M Yamin HR menuturkan, peningkatan sanitasi tidak hanya bertumpu pada pembangunan infrastruktur, melainkan juga aktif melibatkan partisipasi masyarakat.
“Sanitasi yang baik bukan hanya soal membangun, tetapi membangun kesadaran. Kami ingin masyarakat benar-benar paham bahwa kesehatan lingkungan adalah tanggung jawab bersama,” katanya.
Saat ini, salah satu tantangan utama sanitasi adalah minimnya keterlibatan para pemangku wilayah dan masyarakat. Keterlibatan aktif camat, lurah dan warga sangat penting. Sebab, tanpa partisipasi publik, target sanitasi aman universal akan sulit dicapai.
Pembentukan KPP bertujuan memastikan fasilitas sanitasi yang sudah dibangun pemerintah dapat dikelola dan dirawat secara berkelanjutan oleh masyarakat. “Kami ingin KPP dan para agen sosialisasi benar-benar memahami tugasnya. Banjarmasin harus menjadi kota yang aman, layak dan sehat untuk semua warganya,” tuturnya.
Ikhsan menilai, kesadaran masyarakat itu beragam, ada yang telah muncul pengelolaan sanitasi namun juga adapula belum. “Mungkin yang belum oleh beberapa faktor, secara keinginan mau tapi tidak didukung dari sisi Lingkungan maupun kondisi ekonomi di masyarakat. Diharapkan faktor itu bisa dijembatani melalui peran aktif agen,” tuturnya.
Sementara Kepala Balai Penataan Bangunan, Prasarana, dan Kawasan (BPBPK) Kalimantan Selatan (Kalsel) Dirjen Cipta Karya Kementrian Pekerjaan Umum (PU) Denny Surya Martha menjadi narasumber kegiatan menuturkan, Banjarmasin sebenarnya sudah memiliki dasar hukum dan infrastruktur sanitasi yang memadai. Namun pemanfaatannya belum optimal dan menghadapi beberapa tantangan.
Menurutnya, infrastruktur sanitasi di Banjarmasin itu sudah lengkap, baik itu dasar hukum, kelembagaan dan maupun program telah diluncurkan. Tapi beberapa fasilitas yang dibangun dalam 10 tahun terakhir tingkat pemanfaatannya masih rendah. Untuk itu, pihaknya mendorong pembentukan agen perubahan sebagai langkah strategis.
“Kami optimistis pengelolaan berbasis masyarakat melalui kelompok pemelihara akan memberikan hasil yang lebih baik. Tapi kesadaran warga tetap harus ditingkatkan,” harapnya.
Denny merasa, meningkatnya minat masyarakat harus diimbangi dengan peningkatan pelayanan yang pemerintah berikan. “Kalau masyarakat sudah mau berubah, Pemerintah harus siap memberikan layanan yang berkualitas,” sebutnya.
Salah seorang peserta sosialisasi sekaligus Ketua RT. 20 Sungai Bilu Zulkifli menilai, keberhasilan sanitasi tidak hanya soal fasilitas, tetapi juga soal kebiasaan warga yang masih sulit berubah.
“WC umum kami kelola dan masyarakat ikut membayar listrik dan airnya serta pemeliharaannya. Tapi masalah terbesar tetap edukasi,” ucapnya.
Ia mencontohkan, masih adanya warga yang membuang limbah langsung ke sungai, karena rumahnya berada di bantaran. “Ada tiga rumah yang masih membuang ke sungai dari rumahnya. Mereka merasa WC umum tetap berjalan, jadi belum mau pindah perilaku dan ini yang paling sulit,” katanya.
Zulkifli melanjutkan, di wilayahnya WC umum itu ada dua, terdiri masing-masing 5 pintu. Hanya saja, pemanfaatan masih rendah hanya 13 Kepala Keluarga (KK) dari 101 KK di RT 20.
Meski begitu, ia mengapresiasi langkah Pemerintah menghadirkan agen sosialisasi. “Sosialisasi ini bagus. Setidaknya kami punya wadah untuk menjelaskan dan memberikan pemahaman ke warga,” tuturnya.
Diketahui, Banjarmasin merupakan kota dengan populasi lebih dari 600.000 jiwa dan memiliki karakteristik wilayah yang dekat dengan perairan.
Sanitasi buruk dapat memicu berbagai masalah kesehatan, kontaminasi sungai, hingga penurunan kualitas lingkungan. Karena itu, Pemko Banjarmasin menegaskan komitmennya menjadikan sanitasi sebagai agenda prioritas. (shn/smr)
