SEPUTARAN.ID, BANJARMASIN – Jelang akhir 2023, Rapat Koordinasi (Rakor) Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Banjarmasin digelar di Hotel Roditha Banjarmasin, Rabu (20/12/2023) petang.
Dalam rapat itu setidaknya ada tiga pembahasan yang diangkat mulai dari normalisasi fungsi jalan di kawasan Pasar Pagi Jalan Pasar Lama Laut, penertiban parkir liar di kawasan Pasar Pagi Jalan Lambung Mangkurat dan penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) Pemilu 2024.
“Kita lakukan beberapa tahapan untuk melakukan normalisasi fungsi jalan dan forum lalu lintas dan angkutan jalan, itu menjadi leading sektor dan Dinas Perhubungan (Dishub) akan jadi koordinatornya,” ujar Walikota Banjarmasin H Ibnu Sina dalam rapat itu.
Kemudian, ia meminta pemahaman para pedagang bahwa di Jalan Pasar Lama Laut itu merupakan akses jalan, bukan pasar.
“Soalnya banyak masyarakat mengeluhkan jalan tidak berfungsi. Apalagi ketika ada kegiatan haul, majelis dan lainnya,” ucapnya.
Bagi Ibnu, dengan kembali berfungsinya jalan tersebut, bakal mengurangi beban Jalan Sulawesi.
Ia meminta, dalam penertiban dan mengembalikan fungsi jalan tersebut, akan didahului dengan sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat.
“Kami berharap kepada para pedagang bisa masuk semua ke dalam pasar, sehingga fungsi jalan bisa dipulihkan. Karena awal 2024 rencana realisasi penataannya, sekarang sosialisasi terlebih dahulu,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) Banjarmasin Ichrom Muftezar mengatakan, pihaknya bersama Dishub dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Banjarmasin sepakat mengembalikan fungsi jalan Pasar Lama Laut, agar bisa digunakan secara maksimal oleh masyarakat.
Rencana ini pun, telah pihaknya komunikasikan dengan jajaran setempat.
“Mulai dari kelurahan yang akan diteruskan ke bawah hingga masyarakat setempat,” terangnya.
Lalu, terkait solusi dari pedagang yang akan dipindahkan dari ruas jalan, akan dimasukkan dan mengisi lapak kosong yang berada di dalam Pasar Lama.
“Semoga ini bisa menjadi solusi konkret membuat pedagang nyaman, masyarakat pengguna jalan pun nyaman. Kalaupun nantinya ada pedagang yang menolak dan tidak ingin dipindah, penertiban akan tetap dilakukan. Sekali lagi, ini untuk pengoptimalan ruas jalan,” tukasnya. (shn/smr)
