SEPUTARAN.ID, BANJARMASIN – Dinas Sosial (Dinsos) Banjarmasin telah mengusulkan pembangunan Sekolah Rakyat yang direncanakan berlokasi di Jalan Gubernur Soebarjo, Kelurahan Basirih, Kecamatan Banjarmasin Selatan, berdekatan dengan UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Dinas Perhubungan Banjarmasin.
Namun, rencana tersebut belum dapat direalisasikan karena terkendala penyediaan lahan. Kepala Dinsos Banjarmasin Nuryadi menuturkan, rencana pembangunan Sekolah Rakyat tersebut belum bisa dilaksanakan setelah dilakukan verifikasi Lapangan bersama Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
Setelah dilakukan verifikasi bersama Kementerian PU, rencana pembangunan Sekolah Rakyat belum bisa dilaksanakan karena ada beberapa pertimbangan. “Salah satunya ketersediaan lahan yang belum memenuhi syarat,” ungkapnya.
Berdasarkan hasil pemantauan pada 2025 lalu, lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan Sekolah Rakyat minimal seluas 5 hektare. Sementara, lahan milik Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin yang tersedia di lokasi rencana pembangunan hanya sekitar 4 hektare.
“Kebutuhan lahannya sekitar lima hektare, sedangkan yang tersedia saat ini hanya empat hektare. Itu menjadi kendala utama,” bebernya Nuryadi.
Pihaknya telah melakukan pendekatan kepada warga yang memiliki lahan di sekitar lokasi rencana pembangunan Sekolah Rakyat untuk memenuhi kekurangan lahan tersebut. Namun hingga kini, proses pendekatan dan komunikasi dengan pemilik lahan masih berlangsung.
Pada 2026 ini, Dinsos Banjarmasin akan terlebih dahulu memasukkan rencana pembangunan Sekolah Rakyat ke dalam Sistem Informasi Manajemen dan Perencanaan Pembangunan Daerah (SIMPPD). Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari proses perencanaan yang terintegrasi dan transparan.
“Pengusulan melalui SIMPPD penting agar perencanaan pembangunan lebih efisien, akurat dan transparan, mulai dari penyusunan RPJPD, RPJMD, hingga RKPD,” tuturnya.
Nuryadi menyebut, meski pembangunan Sekolah Rakyat di Banjarmasin belum terealisasi, Dinsos tetap berupaya membantu anak-anak putus sekolah melalui program yang telah tersedia.
Pada 2025 lalu, Dinsos Banjarmasin telah mengikutsertakan sekitar 43 anak putus sekolah jenjang SMP dan SMA yang terdata dalam Program Keluarga Harapan (PKH) untuk mengikuti pembelajaran Sekolah Rakyat di Kota Banjarbaru.
“Ini sebagai upaya agar anak-anak yang putus sekolah tetap mendapatkan akses pendidikan,” tukasnya. (shn/smr)
