SEPUTARAN.ID, BANJARMASIN – Dari 127 yang diusulkan hanya 46 rumah yang masuk Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-Rutilahu) tahun ini.
Pasalnya, keterbatasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) murni 2023, sehingga hanya mampu mencover 46 rumah.
“Jadi ada sekitar 81 rumah yang tidak bisa kita laksanakan di anggaran murni tahun ini,” kata Kabid Perlindungan Jaminan Sosial dan Penanganan Kemiskinan Dinas Sosial (Dinsos) Banjarmasin Amrullah.
Rencananya, 81 rumah yang tersisa itu akan kembali diusulkan melalui APBD perubahan 2023.
Sementara jika melihat data di 2022 lalu, program RS-Rutilahu berhasil terealisasi pada 114 rumah yang terdiri dari 84 rumah menggunakan APBD murni dan 30 rumah menggunakan Anggaran Belanja Tambahan (ABT).
“Untuk tahun ini, rumah yang terkena rehabilitasi merata di semua kecamatan. Kalau tahun lalu kebanyakan di Kelayan Timur,” ujarnya.
Adapun syarat yang harus dipenuhi untuk menerima bantuan program RS-Rutilahu, yakni terdaftar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), rumah tidak berada di jalur hijau, memiliki sertifikat rumah, melengkapi surat pengantar dari kelurahan setempat dan melampirkan rencana anggaran biaya.
“Untuk anggaran biaya program RS-Rutilahu itu ada mengalami kenaikan di tahun ini Rp 1 juta. Kalau tahun dulu Rp 24 juta sekarang naik jadi Rp 25 juta satu rumahnya,” jelasnya.
Menurutnya, perbaikan dengan biaya Rp 25 juta itu hanya cukup untuk renovasi rumah pada bagian yang mengalami kerusakan saja. Sehingga tak jarang, pemilik rumah menambah sendiri biaya perbaikan jika ingin diperbaiki secara menyeluruh.
“Tapi yang penting ada WC, karena kita mendukung program sanitasi yang bersih dan mengurangi jamban apung,” tukasnya.(shn/smr)
