SEPUTARAN.ID, BANJARMASIN – Dermaga apung di seberang kantor Pemko Banjarmasin atau Balaikota Banjarmasin Jalan RE Martadinata, nyaris karam. Pasalnya dermaga berbentuk tongkang mini itu pada salah satu sisi lambungnya mengalami kebocaran.
Hanya saja, dermaga apung yang dibangun memakai dana APBN pada 2008 silam itu, belum diserahkanterimakan pusat. Sehingga tidak masuk dalam daftar aset Pemko Banjarmasin.
Atas dasar itu, pihak Pemko Banjarmasin belum bisa melakukan perbaikan untuk dermaga apung itu.
“Pembangunan dermaga dulu dengan dana APBN yang memang saat itu turun di Dinas Pariwisata Banjarmasin sebagai pendamping,” ungkap Kepala Bidang Drainase pada Dinas PUPR Banjarmasin Hizbul Wathony, kepada wartawan, Selasa (26/4/2022).
Ia melanjutkan, berdasarkan Informasi yang diterima dari pariwisata memang belum pernah diserahterimakan ke Pemko, jadi saat ini asetnya masih di pusat.
Pun begitu, ia menyatakan, Pemko tidak enak juga membiarkan tanpa ada perbaikan. Oleh karena itu, kedepannya pihaknya akan melakukan kordinasi lagi ke pimpinan terkait dermaga tersebut.
“Mungkin akan dilakukan perbaikan untuk pemeliharaan. Karena bila sudah menyangkut aset tidak bisa berbicara, oleh bila kepemilikan di pusat atau di luar dari APBD kota. Baik dari Dinas Pariwisata sendiri tidak mencatatkan kepemilikan aset, karena belum diserahterimakan dari pusat melalui APBN ke APBD kota,” ujarnya.
Mengenai belum diserahterimakan dermaga apung itu menjadi aset Pemko, Thony – sapaan akrabnya, menyatakan tidak mengetahui alasannya.
“Mungkin harusnya memang, setiap kegiatan yang ada di kota Banjarmasin setelah selesai kalau bisa secepatnya diserahterimakan, karena setelah itu ada pemeliharaan pastinya,” ujarnya
Terkait perbaikan, dia mengatakan, pihaknya akan melakukan telaahan kemudian dikordinasikan dengan pimpinan termasuk walikota Banjarmasin.
Berdasarkan informasi, kata dia, bagian dermaga apung yang mengalami kerusakan, ada kebocoran di bagian lambung. Sehingga tidak tenggelam habis, karena masih ada ruang yang tidak kemasukan air.
Melihat itu, Wathony memperkirakan, anggaran perbaikan dikisaran di bawah Rp 50 juta.
“Dan diusahakan perbaikan bisa secara keseluruhan, sehingga bisa berfungsi dengan baik atau seperti sedia kala,” tukasnya. (shn/smr)
