SEPUTARAN.ID, BANJARMASIN – Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Banjarmasin kampanyekan 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan. Kegiatan kampanye itu dilaksanakan dua hari 1-2 Desember 2025 di Banjarmasin Creative Hub.
Kegiatan digelar lantaran ada peningkatan kasus kekerasan yang terjadi selama 6 tahun terakhir di Kota Seribu Sungai.
Berdasarkan data pengaduan yang masuk di UPTD PPA Banjarmasin pada 2019 tercatat ada sebanyak 57 terdiri 27 kekerasan terjadi perempuan, 14 terhadap anak laki-laki dan 16 anak perempuan.
Kemudian 2020, sebanyak 77 kasus kekerasan terdiri 28 perempuan, 12 kasus anak laki-laki dan 37 terhadap anak perempuan. Sedangkan tahun 2021 ada sebanyak 91 kasus terdiri 38 perempuan, 21 kasus anak laki-laki dan 32 kasus anak perempuan.
Selanjutnya, di 2022 terdata ada 156 kasus, terdiri 56 perempuan, 45 anak laki-laki dan 55 kasus terhadap anak perempuan. Sementara tahun 2023 sempat turun di angka 132 kasus yang terdiri 47 perempuan, 30 anak laki-laki dan 55 anak perempuan.
Namun kasus kekerasan ini mengalami kenaikan lagi pada tahun 2024 di angka 180 kasus. Terdiri dari 62 kekerasan terhadap perempuan, 51 pada anak laki-laki dan 67 terhadap anak perempuan.
Sedangkan di 2025 ini, hingga Oktober 2025 lalu terdata ada 168 kasus. Terdiri 52 kasus kekerasan terhadap anak perempuan, 40 anak laki-laki dan 76 kasus pada perempuan. Dan angka kekerasan yang terus meningkat setiap tahunnya.
Walikota Banjarmasin H M Muhammad Yamin HR menuturkan, tindak kekerasan bukan perkara yang bisa diterima atau toleransi. Jadi memang harus ada tindakan tegas untuk pencegahan. “Selain itu, korban kekerasan berhak mendapat perlindungan sepenuhnya,” katanya.
Seiring dengan itu, Pemko Banjarmasin hadir sebagai garda terdepan dalam penanganan kasus kekerasan ini. Dan pemerintah selalu berusaha hadir memberikab pendampingan pada korban kekerasan ini.
Terpenting, kata dia, penanganan kekerasan ini tidak hanya tugas Pemerintah saja, tapi semua pihak ikut adil berperan. Terutama masyarakat itu sendiri untuk memberikan support kepada korban agar bisa lebih percaya diri. “Kita harus memberi suport kepada korban dengan menegakkan anti kekerasan terhadap perempuan,” imbuhnya.
Ia mengharapkan. melalui kampanye ini bisa memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat bahwa kekerasan merupakan tindakan yang melanggar norma.
Sementara itu, Kepala DP3A Banjarmasin Muhammad Ramadhan menuturkan, meningkatnya data kasus kekerasan ini telah menunjukkan meningkatnya kepercayaan dan keberanian masyarakat untuk melapor.
“Dengan banyaknya laporan masuk ini tentu memudahkan kita melakukan penanganan terhadap tindak kekerasan yang terjadi di lapanganm,” sebutnya.
Sejauh ini, jika melihat data di 2025 ini, kemungkinan angka kasus kekerasan akan melampaui 2024 lalu. Namun, hal itu bukan kabar buruk, karena selain korban sudah mulai berani speak up. “Tentunya ini sebagai bukti, kanal-kanal laporan semakin terbuka dan Pemerintah dengan tanggap menanganinya,” jelasnya.
Ramadhan melanjutkan, 75 persen kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak melibatkan perempuan dewasa dan anak perempuan. Baik itu psikis ataupun seksual.
“Melalui kampanye ini tindakan kekerasan di recovery dari tahap awal hingga akhir. Sebab, tak jarang terutama korban seksual dikucilkan, untuk itu melalui kampanye ini merubah persepsi dengan merangkul dan menguatkan mereka untuk pemulihan agar bisa percaya diri lagi,” tukasnya. (shn/smr)
