SEPUTARAN.ID, BANJARMASIN – Presiden Joko Widodo yang meminta seluruh Kementerian dan Lembaga serta Pemerintah Daerah (Pemda) berhenti kebijakan membuat aplikasi baru.
Saat ini ada terdapat 27 ribu aplikasi milik Kementerian, Lembaga dan Pemda yang beroperasi berjalan sendiri-sendiri tanpa sinkronisasi satu dengan yang lainnya.
Akibatnya, fungsi satu aplikasi dengan lainnya saling tumpang tindih, alih-alih mempercepat justru memperlambat pelayanan publik kepada masyarakat.
Bahkan, menemukan di satu Kementerian memiliki 500 lebih aplikasi. Dan yang membuat heran, setiap ada pergantian pejabat pasti ada pembuatan aplikasi baru.
Jokowi menyebut orientasinya selalu proyek, dan itu yang harus dihentikan atau tidak boleh diteruskan lagi.
Oleh sebab itu, mulai tahun ini pemerintah pusat dan daerah berhenti membuat aplikasi baru. Selain tidak efektif, pembuatan aplikasi baru juga menelan anggaran yang besar.
Menanggapi hal itu, Walikota Banjarmasin H Ibnu Sina menjamin tidak akan ada lagi lelang proyek pembuatan aplikasi di Pemko Banjarmasin.
“Cukup satu aplikasi yakni Banjarmasin Pintar,” ucapnya.
Ibnu mengaku sangat memahami keresahan dari Presiden. “Makanya, kami hanya punya satu aplikasi, Ya Banjarmasin Pintar itu tadi. Semua program pelayanan dimasukkan kesitu,” ujar Ibnu Sina, di Balaikota Banjarmasin, Selasa (2/7/2024).
Bagi dia, banyaknya aplikasi akan menyedot anggaran besar. Apalagi bila vendor dan konsultannya berbeda-beda.
Sejak awal, ketika Banjarmasin masuk dalam 100 Kota menuju Smart City. Maka sejak itu Banjarmasin sudah tidak lagi membuat aplikasi-aplikasi baru.
“Kalaupun ada, sifatnya hanya inovasi pegawai atau programmer di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Itu bukan aplikasi utama, hanya penunjang layanan dan dimasukkan ke fitur Banjarmasin Pintar. Dan kita tidak mengeluarkan biaya untuk hal itu,” tukasnya. (shn/smr)
