Seputaran.id
  • Umum
    • Pemerintahan
    • Ekonomi
    • Kesehatan
    • Pendidikan
    • Politik
    • Religi
    • Seni Budaya
  • Kalsel
    • Banjarmasin
    • Daerah
  • Peristiwa
    • Kejadian
    • Kriminal
    • Hukum
  • Olahraga
    • Bola
    • Otomotif
  • Advetorial
    • Kementerian ATR / BPN
    • Pemprov Kalsel
    • DPRD Kalsel
    • Bank Kalsel
    • Dispersip Kalsel
    • Pemko Banjarmasin
    • DPRD Banjarmasin
    • Pemkab Tapin
    • Pemkab Barito Selatan
  • Nasional
No Result
View All Result
  • Umum
    • Pemerintahan
    • Ekonomi
    • Kesehatan
    • Pendidikan
    • Politik
    • Religi
    • Seni Budaya
  • Kalsel
    • Banjarmasin
    • Daerah
  • Peristiwa
    • Kejadian
    • Kriminal
    • Hukum
  • Olahraga
    • Bola
    • Otomotif
  • Advetorial
    • Kementerian ATR / BPN
    • Pemprov Kalsel
    • DPRD Kalsel
    • Bank Kalsel
    • Dispersip Kalsel
    • Pemko Banjarmasin
    • DPRD Banjarmasin
    • Pemkab Tapin
    • Pemkab Barito Selatan
  • Nasional
No Result
View All Result
Seputaran.id
No Result
View All Result
  • Umum
  • Kalsel
  • Peristiwa
  • Olahraga
  • Advetorial
  • Nasional
Home Headline

Tak Mau Dianggap Ilegal, Disperdagin Dorong Produk IKM dan UMKM di Banjarmasin Kantongi Sertifikat Halal

Sabtu, 18 Okt 2025 | 20:05 WITA
Kepala Disperdagin Banjarmasin Ichrom Muftezar. (foto : shn/seputaran)

Kepala Disperdagin Banjarmasin Ichrom Muftezar. (foto : shn/seputaran)

Bagikan Di FacebookBagikan Di TwitterBagikan Di Whatsapp

SEPUTARAN.ID, BANJARMASIN – Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperdagin) Banjarmasin mendorong produk Industri Kecil Menengah (IKM) hingga Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) mengantongi sertifikat halal.

Sebab di 2026 mendatang, ada kebijakan baru Pemerintah Pusat, bahwa semua produk makanan, minuman, obat hingga kosmetik harus mengantongi sertifikat halal. Sehingga apabila tidak memiliki, maka produk tersebut akan dianggap ilegal.

“Maka dari itu, baru-baru kami melaksanakan sosilisasi sertifikat halal dengan bekerja sama langsung Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJH) dan lainnya dalam kegiatan ini,” ungkap Kepala Disperdagin Banjarmasin Ichrom Muftezar, Kamis (16/10/2025).

ASN BPKPAD Banjarmasin Diajak Teladani Akhlak Nabi Muhammad SAW di Momen Peringatan Isra Mi’raj

ASN BPKPAD Banjarmasin Diajak Teladani Akhlak Nabi Muhammad SAW di Momen Peringatan Isra Mi’raj

Rabu, 14 Jan 2026 | 09:26
Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Meningkat

Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Meningkat

Rabu, 14 Jan 2026 | 09:15
Honor Ketua RT jadi Rp 750 Ribu Tiap Bulan, Dana Operasional Rp 17 Juta Setahun

Honor Ketua RT jadi Rp 750 Ribu Tiap Bulan, Dana Operasional Rp 17 Juta Setahun

Senin, 12 Jan 2026 | 21:05
Pemko Banjarmasin Dorong Transformasi Pelayanan Posyandu

Pemko Banjarmasin Dorong Transformasi Pelayanan Posyandu

Senin, 12 Jan 2026 | 20:58

Ia menyatakan, sebenarnya pads 2024 lalu sudah diwajibkan untuk memiliki sertifikat halal ini. Namun ada relaksasi dari Pemerintah Pusat hingga diundur sampai 2026.

“Jadi semua pemilik usaha olahan pangan harus memiliki sertifikat halal tersebut. Adapun di Banjarmasin sendiri, sudah banyak IKM dan UMKM yang mengantongi sertifikat halal,” terangnya.

Hal itu dapat dilihat dari penghargaan yang telah diterima Pemko Banjarmasin yang merupakan daerah satunya-satunya di Indonesia yang sangat mensupport terhadap adanya sertifikat halal ini.

“Untuk data validnya yang sudah bersertifikat halal itu ada langsung di Kementerian Agama,” jelasnya.

Selama ini, Pemko Banjarmasin terus memfasilitasi IKM dan UMKM untuk memiliki sertifikat halal setiap tahunnya.

Di 2025 ini saja, ada 150 produk IKM yang mendaftar hingga tersaring mendapatkan sertifikat halal dengan gratis yang difasilitasi Pemko Banjarmasin.

Ia menyatakan, sudah selayaknya seluruh olahan pangan itu harus mengantongi sertifikat halal. “Makanya kita fasilitasi, bahkan yang tidak terfasilitasi siap membantu mengawal proses untuk mendapatkan sertifikat halal,” ucapnya.

Adapun sertifikat halal ini terbagi dua kategori yakni ada self declare dan reguler. “Kalau reguler itu memang perlu proses produknya itu yang diolah lagi seperti kue. Bila self declare seperti beras atau madu hasil bumi dan ternak hingga bisa para IKM langsung mendaftarkan produknya untuk mendapatkan sertifikat halal,” tukasnya. (shn/smr)

Tags: banjarmasinDisperdagin BanjarmasinEkonomiheadlineIKMPemko BanjarmasinSertifikat HalalUMKMUmum

Baca Juga

PW dan PC Fatayat NU se-Kalsel 2025-2030 Resmi Dilantik 

PW dan PC Fatayat NU se-Kalsel 2025-2030 Resmi Dilantik 

Jumat, 16 Jan 2026 | 20:38
Efisiensi Anggaran, 67 Ribu Warga Dihapus dari Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Efisiensi Anggaran, 67 Ribu Warga Dihapus dari Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Kamis, 15 Jan 2026 | 20:19
Banjir Mulai Surut, Ada Peningkatan Volume Sampah

Banjir Mulai Surut, Ada Peningkatan Volume Sampah

Kamis, 15 Jan 2026 | 20:14
Beberapa Hari Tinjau Banjir, Walikota Siapkan Langkah Normalisasi Sungai

Beberapa Hari Tinjau Banjir, Walikota Siapkan Langkah Normalisasi Sungai

Kamis, 15 Jan 2026 | 20:10
Next Post
Puluhan Anak TK dan PAUD Berkunjung ke Perpustakaan Palnam

Puluhan Anak TK dan PAUD Berkunjung ke Perpustakaan Palnam

  • Kontak Kami
  • SOP Perlindungan Wartawan
  • Pedoman Media Siber
  • Tentang Kami

PT. Seputaran Media Rezeki

No Result
View All Result
  • Umum
    • Pemerintahan
    • Ekonomi
    • Kesehatan
    • Pendidikan
    • Politik
    • Religi
    • Seni Budaya
  • Kalsel
    • Banjarmasin
    • Daerah
  • Peristiwa
    • Kejadian
    • Kriminal
    • Hukum
  • Olahraga
    • Bola
    • Otomotif
  • Advetorial
    • Kementerian ATR / BPN
    • Pemprov Kalsel
    • DPRD Kalsel
    • Bank Kalsel
    • Dispersip Kalsel
    • Pemko Banjarmasin
    • DPRD Banjarmasin
    • Pemkab Tapin
    • Pemkab Barito Selatan
  • Nasional

PT. Seputaran Media Rezeki

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist