SEPUTARAN.ID, DENPASAR – Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) mengunjungi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Provinsi Bali, Senin (5/11/2024).
Tujuannya untuk mempelajari implementasi dan kebijakan terkait Peraturan Kepala Daerah tentang Tarif Layanan Pelatihan.
Dalam kunjungan kerja ini, Komisi I DPRD Kalsel mengkaji peraturan yang mengatur tarif untuk layanan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia, sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan dan pengembangan pegawai di Kalsel.
Rombongan Komisi I DPRD Kalsel dan perwakilan BKPSDM Kalsel yang dipimpin oleh Habib Hamid Bahasyim, Wakil Ketua Komisi I ini diterima Kepala Diklat dan UPTD PKSDM, BKPSDM Bali Gde Hendra Pranata.
Bali dipilih karena memiliki kebijakan yang dinilai inovatif dalam hal pengembangan sumber daya manusia, termasuk pengelolaan anggaran dan penentuan tarif pelatihan yang terstruktur.
Dalam kunjungan ini, Anggota Komisi I dapat memperoleh informasi dan pandangan dari BKPSDM Bali mengenai peraturan tarif layanan pelatihan tersebut diterapkan, dampaknya terhadap efektivitas pelatihan, serta kendala yang dihadapi dalam implementasinya.
“Tidak salah sama sekali kita jika kunjungan ke Bali terkait dengan urusan atau studi yang melibatkan BKPSDM, terutama jika kunjungan tersebut bertujuan untuk belajar, berdiskusi, atau meninjau praktik kerja yang dapat diterapkan di daerah sendiri,” ujar Sekretaris Komisi I Ilham Noor.
Bagi dia, banyak instansi dan perusahaan mengadakan kunjungan kerja ke berbagai tempat, termasuk Bali, untuk meningkatkan kapasitas, berbagi pengalaman, atau mendapatkan perspektif baru yang relevan sesuai bidangnya.
Ilham melanjutkan, Bali menjadi tujuan kunjungan ini diharapkan pihaknya dapat memperoleh wawasan untuk menyusun atau merevisi peraturan serupa di Kalsel, sehingga tarif layanan pelatihan bisa lebih efektif, transparan, dan berdampak positif bagi peningkatan kapasitas pegawai daerah.
”Kami dari Komisi I ingin menggali lebih BKPSDM Bali melaksanakan kopentensi pelatihan dan sebagainya sehingga bisa meningkatkan anggaran pendapatan daerahnya,” sebutnya.
Ternyata, kata Ilham, BKPSDM Bali juga bekerja sama dengan kabupaten tetangga, sehingga bisa lebih maksimal.
“Itu akan menjadi contoh buat kita di Kalsel, tentunya kita juga ingin meningkatkan sumber daya di BKPSDM Kalsel dan akan meningkatkan pendapatan kita,” sambung Habib Hamid Bahasyim.
Sementara itu, Kepala Diklat dan UPTD PKSDM, BKPSDM Bali Gede Hendra Pranata menyambut positif kedatangan dari Komisi I DPRD Kalsel ini.
Menurutnya, pertemuan ini pada prinsipnya bersama-sama berdiskusi untuk memajukan daerah masing masing, yang utamanya adalah dalam hal pengelolaan tata kelola BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) masing-masing, yang mampu secara mandiri tidak membebani APBD.
“Dan tentu dengan pola pelaksanaan BLUD yang baik tentunya akan diterapkan oleh BKSDM Kalsel akan meningkatkan PAD Kalsel. Sebab, secara keseluruhan, BULD bertujuan untuk layanan publik yang responsif, efesien dan berkualitas tinggi serta meningkatkan kinerja dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah,” tuturnya. (putza/smr)
