SEPUTARAN.ID, BANJARMASIN – Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kalimantan Selatan dan Tengah (Kalselteng) bersama Kementerian Keuangan Satu Kalimantan Selatan (Kalsel) kembali melakukan publikasi kinerja Anggaran, Pendapatan, dan Belanja Negara (APBN) pada kegiatan Assets Liabilities Committee (ALCo) yang dilaksanakan di Aula Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kalsel, Banjarmasin.
Publikasi ALCo diselenggarakan setiap bulan dan bertujuan untuk memublikasikan kinerja fiskal dan ekonomi pembangunan di Kalimantan Selatan (Kalsel). Kegiatan dihadiri oleh Pimpinan Unit Eselon I Kemenkeu Satu Kalsel, local expert Kalsel, serta media/pers di wilayah Kota Banjarmasin.
Perekonomian Kalsel terus menunjukkan dinamika yang positif. Hingga November 2025, Neraca Perdagangan Kalsel mencatatkan surplus sebesar US$988,28 juta. Meskipun masih mencetak surplus, angka ini mengalami kontraksi sebesar 20,92% (yoy) jika dibandingkan tahun sebelumnya. Kinerja ini dipengaruhi oleh nilai ekspor bulan November yang tercatat sebesar US$1.121,44 juta dan nilai impor sebesar US$133,16 juta.
Dari sisi harga, tingkat inflasi di Kalsel pada November 2025 tercatat sebesar 3,35% (yoy) dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 110,22. Angka ini masih berada di atas tingkat inflasi nasional yang tercatat sebesar 2,72% (yoy). Secara bulanan (mtm), Kalsel mengalami inflasi sebesar 0,73%, juga lebih tinggi dari kondisi nasional yang mencatatkan inflasi 0,17%.
Tekanan inflasi bulan ini terutama didorong oleh kenaikan harga pada komoditas tertentu. Komoditas penyumbang utama andil inflasi (mtm) adalah emas perhiasan, terong, dan beras. Di sisi lain, beberapa komoditas seperti daging ayam ras, bahan bakar rumah tangga, dan mangga justru memberikan andil deflasi, membantu menahan laju inflasi lebih lanjut. Secara makro, ekonomi Kalsel pada Triwulan III 2025 tumbuh 5,19% (yoy), lebih tinggi dibanding pertumbuhan nasional sebesar 5,04%.
Sementara Kinerja APBN di Kalsel hingga 30 November 2025 menunjukkan pertumbuhan yang stabil. Realisasi Belanja Negara mencapai Rp36,89 triliun (89,06% dari pagu Rp41,42 triliun). Belanja negara tumbuh positif tipis sebesar 0,26% (yoy). Pertumbuhan ini ditopang oleh peningkatan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar 2,77% (yoy), dimana TKD mendominasi struktur belanja dengan kontribusi 79,80% (Rp29,43 triliun). Sedangkan dari sisi penerimaan, pendapatan negara terealisasi sebesar Rp13,07 triliun atau 59,44% dari target penerimaan sebesar Rp21,98 triliun.
Di mana terdapat penerimaan Kepabeanan dan Cukai yang tumbuh signifikan 78,72% (yoy). Kinerja APBD Regional Kalsel hingga November 2025 mencatatkan surplus anggaran sebesar Rp8,67 triliun. Surplus ini terbentuk dari realisasi Pendapatan Daerah yang mencapai Rp40,27 triliun (95,97% dari target). Pendapatan Asli Daerah (PAD) mampu tumbuh positif 6,65% (yoy) didorong oleh kenaikan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (+25,04%) dan pajak daerah. Sedangkan dari realisasi Belanja Daerah tercatat sebesar Rp31,59 triliun atau mencapai 62,09% dari pagu Rp50,89 triliun.
Kepala Kanwil DJP Kalselteng, Syamsinar, menyampaikan penerimaan pajak wilayah Kalsel terealisasi sebesar Rp10,62 triliun atau 52,16%, terkontraksi 28,39% (yoy). Rincian penerimaan per jenis pajaknya yaitu Pajak Penghasilan (PPh) Non Migas sebesar Rp6,54 triliun, terkontraksi 14,81%. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar Rp351,87 miliar, dengan pertumbuhan 8,15%. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp3,02 triliun, kontraksi
sebesar 55,62% disebabkan oleh restitusi yang meningkat dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. Penerimaan dari Pajak Lainnya sebesar Rp696,07 miliar, tumbuh sebesar 12.513% dibanding tahun lalu.
Syamsinar juga memaparkan bahwa saat ini pemerintah terus memperkuat kepatuhan dan tata kelola melalui sinergi DJP dan Kementerian ESDM dengan mengintegrasikan sistem pengajuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) minerba ke data perpajakan.
Melalui kebijakan ini, persetujuan RKAB mensyaratkan pemenuhan kewajiban pajak (tax clearance), sebagai upaya
mendorong industri minerba yang lebih transparan, tertib, dan akuntabel, sejalan dengan ketentuan PER-03/PJ/2019 tentang Surat Keterangan Fiskal.
Sejalan dengan itu, terdapat Paket Ekonomi 2025 yang menegaskan komitmen pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dengan memperpanjang insentif PPh Final 0,5% bagi UMKM beromzet hingga Rp4,8 miliar hingga 2029. Kebijakan ini didukung alokasi anggaran Rp2 triliun pada 2025 bagi 542 ribu wajib pajak, yang akan diatur melalui revisi PP 55/2022 guna memberikan kepastian dan memperkuat iklim usaha. (rilis/smr)
