SEPUTARAN.ID, BANJARBARU – Menghadapi bencana banjir, angin puting beliung, tanah longsor dan gelombang pasang di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Apel Kesiapsiagaan digelar Badan Penanggulangan Daerah (BPBD) Kalsel, di Halaman Kantor Gubernur Kalsel di Banjarbaru, Rabu (12/11/2025).
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kalsel M Syarifuddin yang bertindak sebagai inspektur mewakili Gubernur Kalsel H Muhidin menyampaikan, apel ini sebagai bentuk pengecekan sistem komando, personel, dan peralatan di hadapan potensi risiko bencana yang kian nyata di banua.
“Paradigma penanggulangan bencana kita telah bergeser, dari perspektif responsif ke preventif. Kita tidak boleh hanya menunggu dan bereaksi, kita harus proaktif dalam upaya pengurangan risiko bencana, yang menjadi bagian penting dari Undang-undang Nomor 24 tahun 2007, tentang Penanggulangan Bencana,” ucapnya.
Ia menyatakan, gubernur mengapresiasi kerja keras semua pihak yang telah berupaya meningkatkan ketahanan daerah, dalam menghadapi bencana di Kalsel, yang tergambar pada peningkatan Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kalsel.
“Di 2025, IKD kita naik dari 0,54 pada 2024, menjadi 0,58. ini adalah bukti keberhasilan kolaborasi kita semua. Namun, kita tidak boleh lengah, Kalsel memiliki potensi risiko bencana yang tinggi, terutama pada musim hujan. Seperti banjir, tanah longsor, cuaca ekstrem, dan gelombang pasang/abrasi. Oleh karena itu, kita perlu merevolusi pemahaman dan kesadaran kita bersama untuk menuju budaya aman dan sadar bencana,” ujarnya.
Berdasarkan prediksi Stasiun Klimatologi BMKG Kalsel di sebagian besar wilayah, puncak musim hujan diprediksi terjadi pada November hingga Desember 2025 mendatang. Ini menandakan potensi bencana hidrometeorologi menjadi cukup besar di sebagian besar wilayah Kalsel.
Terkait hal ini, ditekankan beberapa poin yang harus dilaksanakan segera dan secara terstruktur oleh seluruh pihak, mulai dari Pemerintah Provinsi sendiri, Kabupaten/Kota, TNI/Polri, hingga seluruh elemen masyarakat.
“Sebagai komando tertinggi dalam penanggulangan bencana di daerah, saya menekankan pada, yang pertama; Penguatan komando dan regulasi. pemerintah kabupaten/kota harus berkoordinasi terkait penggunaan dana darurat dan memastikan ketersediaan anggaran untuk penanggulangan bencana. Kepala daerah (Bupati/Walikota) adalah komando tertinggi di wilayahnya. Tingkatkan kapasitas komando dan masyarakat, serta aktifkan posko siaga untuk koordinasi penanganan darurat. Selanjutnya, kepada seluruh Kabupaten/Kota untuk segera melapor, setiap kejadian bencana kepada posko siaga bencana provinsi, melalui sistem komunikasi yang tersedia, termasuk mengoptimalkan Pusdalops BPBD,” jelasnya.
Poin kedua, Gubernur menekankan pada peningkatkan langkah preventif dan mitigasi dengan beberapa poin yaitu; melakukan pemetaan daerah rawan bencana, susun rencana kontingensi, dan rencana evakuasi. Melakukan Aksi Merespons Peringatan Dini (AMPD) yang terkoordinasi, untuk memitigasi dampak bencana sebelum terjadi. Selanjutnya, Bupati/Walikota agar menyiapkan sarana prasarana mitigasi seperti pemeliharaan embung, waduk, bendungan, drainase, dan bangunan air lainnya untuk mitigasi banjir. Tak kalah penting, adalah peningkatan kapasitas dan logistik.
“Saya minta seluruh jajaran untuk melakukan pengecekan menyeluruh, mencakup data SDM, alat, logistik, dan jalur evakuasi. Bentuk dan fungsikan tim siaga bencana yang melibatkan dunia usaha, masyarakat, bhabinkamtibmas, tokoh masyarakat, dan relawan,” tegasnya. (smr)
