SEPUTARAN.ID, BANJARMASIN – UMKM bukan hanya soal produksi dan pemasaran, tapi juga soal kepatuhan hukum. Inilah pesan utama dari Focus Group Discussion (FGD) yang digelar Direktorat Intelkam Polda Kalimantan Selatan bersama Perkumpulan Perempuan Wirausaha Indonesia (Perwira) Kalsel, di salah satu hotel Banjarmasin, Kamis (28/8/2025).
Kasubdit Ekonomi Dit Intelkam Polda Kalsel, AKBP Reinaldo, menekankan pentingnya komunikasi yang baik antara pelaku UMKM, aparat penegak hukum, dan instansi terkait. Tujuannya jelas: agar kesalahan-kesalahan hukum yang pernah terjadi di dunia UMKM tidak terulang lagi.
“Kami ingin UMKM lebih tenang dalam menjalankan usaha. Jangan sampai ada pelanggaran hanya karena kurang komunikasi atau kurang pemahaman aturan,” ujarnya.
Menurutnya, perubahan mindset adalah kunci. Jika pelaku usaha berkomitmen taat aturan, otomatis pelanggaran bisa ditekan. “Kepatuhan hukum bukan hanya melindungi pelaku UMKM, tapi juga memberi rasa aman kepada konsumen,” tambah Reinaldo.
FGD ini diharapkan menjadi awal dari terciptanya iklim usaha yang sehat di Kalsel. Dengan UMKM yang taat hukum, pertumbuhan ekonomi daerah bisa semakin kokoh dan berkelanjutan.
“Kalau pelaku usaha mau mengubah mindset, otomatis UMKM kita bisa lebih maju tanpa terbentur masalah hukum,” tutup Reinaldo.
Ketua DPD Perwira Kalsel, Wahidah, menyambut positif kegiatan ini. Ia menegaskan bahwa UMKM tidak perlu takut dengan aparat hukum. Justru sebaliknya, aparat bisa menjadi mitra strategis agar usaha yang dijalankan lebih kuat dan legal.
“Selain memproduksi dan berjualan, kita juga perlu pengetahuan soal aturan hukum. Kalau taat hukum, usaha kita jadi lebih aman, lebih dipercaya, dan tentu bisa berkembang lebih besar,” kata Wahidah.
Ia juga mengingatkan bahwa permasalahan UMKM semakin kompleks dan tidak bisa dihadapi sendirian. Karena itu, kolaborasi semua pihak sangat diperlukan. “UMKM adalah tulang punggung ekonomi kita. Maka sudah seharusnya semua pihak ikut menjaga,” tutupnya. (sna/smr)
