SEPUTARAN.ID, YOGYAKARTA – Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) bersama Bank Kalsel menggali strategi penguatan pembiayaan UMKM dan kualitas kredit melalui studi komparasi ke PT Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta atau Bank BPD DIY, Senin (28/9/2026).
Rombongan dipimpin Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi, didampingi Sekretaris Bank Kalsel, Firmansyah.
Kunjungan tersebut membahas sejumlah aspek, mulai dari pembiayaan usaha mikro, segmentasi kredit, tata kelola, hingga mitigasi risiko Non-Performing Loan (NPL).
Sekretaris Bank Kalsel Firmansyah mengatakan, studi komparasi tersebut memberikan sejumlah masukan yang dapat menjadi referensi bagi Bank Kalsel.
“Beberapa poin penting yang menjadi catatan kami antara lain kolaborasi yang dijalankan Bank BPD DIY, penguatan tata kelola sehingga segmentasi kredit tersalurkan tepat sasaran, serta kemampuan memitigasi risiko NPL dengan baik sehingga penyaluran kredit tetap sehat dan berkualitas,” tuturnya.
Menurutnya, perluasan akses pembiayaan harus berjalan seiring dengan penguatan tata kelola dan manajemen risiko. Hal ini penting agar penyaluran kredit tidak hanya menjangkau lebih banyak masyarakat, tetapi juga tetap menjaga kualitas pembiayaan.
Bank Kalsel juga mencermati pola pembiayaan dan pendampingan bagi pelaku usaha super mikro yang diterapkan Bank BPD DIY. Pola tersebut dinilai dapat menjadi referensi dalam mengembangkan pembiayaan yang disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan debitur.
Firmansyah menambahkan, hasil studi komparasi akan menjadi bahan masukan dalam pengembangan strategi Bank Kalsel, khususnya untuk memperkuat penyaluran kredit dan memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat serta pelaku UMKM di Kalimantan Selatan.
“Kami melihat banyak hal yang bisa menjadi referensi untuk Bank Kalsel, terutama bagaimana kredit dapat disalurkan sesuai segmentasi dan tetap dijaga kualitasnya melalui tata kelola serta mitigasi risiko yang baik,” katanya.
Melalui studi komparasi tersebut, Komisi II DPRD Kalsel dan Bank Kalsel diharapkan dapat memperkuat sinergi dalam mendorong pembiayaan UMKM yang lebih mudah diakses, tepat sasaran, dan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian serta kesehatan perbankan.
Sementara itu, salah satu yang menjadi perhatian komisi II adalah skema Kredit PEDE (Pemberdayaan Ekonomi Daerah) yang diterapkan Bank BPD DIY untuk pelaku usaha super mikro dengan suku bunga 3 persen.
Muhammad Yani Helmi mengatakan, skema tersebut menarik untuk menjadi bahan kajian dalam upaya memperluas akses permodalan bagi pedagang kecil dan pelaku usaha mikro di Kalsel.
“Banyak sekali masyarakat kita di lapisan bawah yang memerlukan bantuan modal seperti itu. Yang terpenting adalah masyarakat, khususnya pedagang kecil dan pelaku usaha mikro, dapat terbantu karena kebutuhan permodalan mereka memang skala kecil,” ujarnya.
Menurut Yani, pengembangan pembiayaan juga perlu mempertimbangkan pembagian segmen antara bank pembangunan daerah dan Bank Perekonomian Rakyat (BPR), sehingga kebutuhan masyarakat dapat dilayani sesuai karakteristik usahanya. (adv/smr)
