SEPUTARAN.ID, BANJARMASIN – Memasuki penghujung tahun anggaran 2026, Bank Kalsel memperkuat kesiapan likuiditas untuk memastikan seluruh transaksi keuangan daerah berjalan lancar.
Sebagai bank pengelola kas daerah di Kalimantan Selatan (Kalsel), Bank Kalsel memastikan dana selalu tersedia tepat waktu untuk mendukung kelancaran pembayaran belanja pemerintah daerah hingga penutupan tahun anggaran.
Setiap akhir tahun, kebutuhan belanja daerah meningkat seiring penyelesaian pembayaran proyek dan kegiatan yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Tahun ini, siklus tersebut berjalan bersamaan dengan penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD), sehingga kas daerah perlu dikelola dengan lebih cermat.
Dana pemerintah daerah yang ditempatkan di bank akan mengalir kepada rekanan, penyedia jasa, dan pelaku usaha lokal dalam waktu yang berdekatan. Untuk memastikan seluruh pembayaran tersebut berjalan lancar, Bank Kalsel menyiapkan tiga langkah utama.
Pertama, perencanaan likuiditas akhir tahun. Bank Kalsel menyusun proyeksi arus kas harian berdasarkan jadwal pembayaran pemerintah daerah, sehingga setiap kebutuhan dana dapat dipenuhi tepat waktu.
Proyeksi ini difokuskan untuk penyediaan likuiditas pada periode November hingga Desember 2026. Pemantauan kondisi likuiditas dilakukan secara ketat dan dilaporkan setiap hari, baik kepada manajemen maupun kepada regulator, yakni Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Apabila terjadi lonjakan kebutuhan dana di luar proyeksi, Bank Kalsel telah menyiapkan langkah mitigasi untuk memenuhi kebutuhan likuiditas harian tersebut, yaitu dengan memanfaatkan cadangan sekunder dalam bentuk surat berharga dan fasilitas pinjaman jangka pendek di pasar uang.
Kedua, penyiapan sumber likuiditas pendukung. Bank Kalsel mengatur penempatan dana pada instrumen yang mudah dicairkan serta menyiapkan sumber pendanaan pendukung, dengan likuiditas tetap terjaga sesuai ketentuan OJK.
Saat ini Bank Kalsel telah memiliki cadangan likuiditas dalam bentuk penempatan pada bank lain serta kepemilikan surat berharga, baik yang diterbitkan oleh Pemerintah berupa Surat Utang Negara (SUN) maupun oleh Bank Indonesia berupa Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).
Bank Kalsel juga telah memiliki line kerja sama dengan sejumlah bank, mulai dari bank Himbara, bank swasta, hingga Bank Pembangunan Daerah (BPD), untuk pemenuhan kebutuhan likuiditas melalui transaksi pasar uang maupun repo surat berharga.
Ketiga, pemantauan penyaluran dana dari Pemerintah Pusat. Akhir tahun juga menjadi periode penyaluran sisa alokasi TKD dan dana transfer lainnya ke daerah. Bank Kalsel secara aktif memantau jadwal penyaluran tersebut agar dana yang masuk ke kas daerah dapat langsung dikelola secara optimal.
Diperkirakan pada akhir November hingga minggu keempat Desember, masih terdapat sisa penyaluran dana dari pemerintah pusat, baik dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), maupun Dana Bagi Hasil (DBH).
Bagi masyarakat, Bank Kalsel juga menyiapkan layanan menghadapi libur Natal dan Tahun Baru, mulai dari ketersediaan uang tunai di jaringan kantor dan ATM, kesiapan layanan digital, hingga layanan kas bagi transaksi pemerintah daerah sampai hari terakhir tutup buku.
Deddy Setiawan, Kepala Divisi Treasury dan International Banking Bank Kalsel mengatakan, akhir tahun selalu menjadi masa tersibuk bagi keuangan daerah, dan kami sudah menyiapkan diri jauh hari dengan menjaga likuiditas.
Tujuannya sederhana: setiap pembayaran pemerintah daerah berjalan lancar dan tepat waktu, sehingga dana tersebut segera bergerak menghidupkan usaha dan ekonomi masyarakat.
“Bank Kalsel siap menjadi mitra pemerintah daerah dan masyarakat Banua untuk menutup tahun 2026 dengan baik dan menyambut 2027 dengan langkah yang lebih kuat,” tandasnya. (adv/smr)
