SEPUTARAN.ID, BANJARBARU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan Kalsel terus memperkuat transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah. Salah satunya dengan mengikuti Exit Meeting Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pemeriksaan interim atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2024 se-Kalsel.
Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kalsel Muhammad Syarifuddin memimpin jalannya Exit Meeting KPK yang digelar secara daring di Command Center Setda Provinsi Kalsel, Banjarbaru, Kamis (13/3/2025).
Dalam rapat tersebut, berbagai temuan penting disampaikan, menyoroti aspek-aspek yang masih perlu diperbaiki dalam pengelolaan keuangan daerah.
Dalam pertemuan ini, Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kalsel, Adriyanto, mengungkap beberapa catatan krusial dalam pemeriksaan keuangan sementara. Salah satu yang menjadi perhatian utama adalah implementasi aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang dinilai belum optimal dalam mendukung penyusunan LKPD 2024.
Selain itu, Adriyanto juga menyoroti belum selesainya proses konsolidasi serta rekonsiliasi aset dan persediaan di seluruh perangkat daerah. Ketidaktertiban ini berpotensi menghambat penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) jika tidak segera ditindaklanjuti.
“Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (LK BLUD) juga masih belum tersusun secara lengkap. Ini menjadi perhatian serius karena berkaitan langsung dengan pelayanan publik dan penggunaan anggaran,” tegasnya.
Pj Sekdaprov Kalsel, Muhammad Syarifuddin, terlihat menyimak setiap paparan dengan serius. Duduk tegak di hadapan layar besar yang menampilkan para peserta rapat daring, ia sesekali mencatat poin-poin penting dari laporan yang disampaikan.
Sementara Inspektur Provinsi Kalsel, Akhmad Fydayeen dan Plt. Kepala Dinas Kesehatan, Dr HM Muslim yang turut mendampingi, juga tampak aktif mendiskusikan beberapa temuan dengan Pj Sekdaprov.
“Kami akan segera menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan. Pemprov Kalsel berkomitmen memperbaiki sistem pengelolaan keuangan agar semakin akuntabel dan transparan,” ujarnya.
Meskipun dilakukan secara daring,rapat berlangsung efektif dan penuh atensi. Exit Meeting ini menjadi pengingat bagi Pemprov Kalsel untuk terus meningkatkan tata kelola keuangan, khususnya dalam menyusun laporan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dengan berbagai temuan yang telah diidentifikasi, langkah korektif harus segera diambil guna memastikan penyusunan LKPD yang lebih baik di tahun mendatang. Rapat ini bukan sekadar forum evaluasi,tetapi juga momentum bagi Pemprov Kalsel untuk menegaskan komitmennya terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah. (adpim/smr)
