SEPUTARAN.ID, BANJARMASIN – Komisi II DPRD Banjarmasin menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah (BPKPAD) Banjarmasin, di ruang rapat Komisi II, akhir pekan tadi.
Dalam rapat tersebut, Komisi II mengevaluasi kinerja dan hasil PAD Banjarmasin di 2024, yang masih terdapat kendala pada peningkatannya.
Dari hasil evaluasi tersebut, Komisi II berharap BPKPAD bisa meminimalisir dan mencegah adanya kebocoran PAD, dan lebih giat untuk mendorong dinas penghasil dan potensi PAD yang belum tercapai, bisa mencapai target di 2025.
“Kita menggelar RDP karena lama tidak bertemu dan kita membahas evaluasi terkait kinerja BPKPAD dan hasil PAD Banjarmasin yang kita ketahui banyak kendala dan masih ada kebocoran. Dan ini kita akan coba genjot sesuai dengan hasil evaluasi. Dan kalau bisa menutupi adanya kebocoran dan meningkatkan PAD yang mana tidak terserap semua bisa mencapai target di 2025,” ucap Faisal Hariyadi, Ketua Komisi II DPRD Banjarmasin.
Kepala BPKPAD Banjarmasin Edi Wibowo mengatakan, membahas masalah target PAD di tahun kemarin dan program di 2025.
“Iya kita tidak ada potensi namun ada pajak dari provinsi yang diserahkan ke kita dan itu cukup menambah,” katanya.
Diterangkan capaian pendapatan sebanyak 95 persen. Semua pelaksanaan kegiatan dapat berjalan lancar pada 2024.
“Secara keseluruhan kenaikannya 12 persen pada 2024, taidak seperti tahun 2023, sampai ada Silpa Rp82,5 miliar,” imbuhnya.
Dia berharap pendapatan daerah akan meningkat di 2025. Upaya yang dilakukan, selain mencari potensi baru, ada pemasukan baru dari opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), besarannya 66 persen.
“Tapi pihak kita masih belum mengetahui berapa besaran yang akan diterima oleh kabupaten/kota. Sebelumnya opsen itu adalah bagi hasil dari provinsi sekarang juga diserahkan ke daerah,” tukasnya. (sna/smr)
