SEPUTARAN.ID, PULANG PISAU – Dengan adanya penerapan Kurikulum Merdeka Belajar dari pemerintah, Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) yang membidangi pendidikan dan kesehatan melakukan kunjungan kerja ke DPRD Pulang Pisau di Kalimantan Tengah (Kalteng), Jumat (2/11/22).
Kurikulum merdeka adalah metode pembelajaran yang mengacu pada pendekatan bakat dan minat. Para pelajar dapat memilih pelajaran yang ingin dipelajari sesuai passion yang dimilikinya. Secara umum, kurikulum merdeka merupakan kurikulum pembelajaran intrakurikuler yang beragam.
Kunjungan kerja yang dipimpin Anggota Komisi IV DPRD Kalsel Dr H Abdul Hasib Salim membahas, tentang salah satu tugas komisinya yaitu pendidikan.
“Penerapan kurikulum baru ini menjadi persoalan karena ada yang mewajibkan, ada yang melaksanakan dan ada yang blm melaksanakan, makanya kami melakukan perjalanan kunjungan kerja ke Pulang Pisau dalam rangka mencari informasi tersebut,” ujarnya.
“Di Kalsel salah satu nya, Dinas Pendidikan sepertinya menganjurkan untuk mewajibkan dalam melaksanakan itu. Padahal secara pusat belum dipaksakan untuk dilaksanakan. Tapi disesuaikan dengan sekolah dan daerahnya masing-masing. Oleh karenanya kami berusaha untuk mendapatkan informasi di daerah-daerah lain khususnya Kalteng” katanya lagi.
Kurikulum ini untuk meningkatkan kemandirian siswa dan kebebasan siswa untuk mencari bahan ajar, mencari sumber belajar dan untuk mendapatkan kemandirian.
“Oleh karena itu kami berkunjung kesini untuk dapat informasi agar bisa dijadikan perbandingan dalam rangka pelaksanaan di Kalsel,” tuturnya
Kedatangan Komisi IV DPRD Kalsel disambut baik oleh Wakil Ketua I DPRD Pulang Pisau H Ahmad Fadli Rahman.
“Sangat bersyukur sekali DPRD Pulang Pisau dikunjungi oleh senior senior kami dari Komisi IV DPRD Kalsel yang mana maksud dan tujuan ini untuk penerapan dalam rangka proses belajar mengajar yang tadi disampaikan bahwa Pulang Pisau masih belum menerapkan hal itu,” katanya.
Tapi, kata H Ahmad, daerahnya masih fokus pada pelayanan terhadap infrastruksur sekolah yang diutamakan, karena Pulang Pisau baru pemekaran 2022. Sehingga banyak hal yang masih kekurangan dan masih harus banyak belajar dari daerah lain.
“Alhamdulilah hari ini dapat banyak masukan dari Komisi IV yang bermitra dengan kesehatan dan pendidikan, dan mudah-mudahan untuk ke depan Pulang Pisau akan ikut mendorong kepada pemerintah untuk bisa melaksanakan hal itu,” tuturnya. (putza/smr)
