SEPUTARAN.ID, BANJARMASIN – DPRD Banjarmasin saat ini fokus melakukan rapat di seluruh komisi terkait pembahasan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban atau LKPJ Walikota di 2023.
Dalam rapat tersebut, pihak dewan meminta, kepada SKPD agar bisa menyiapkan materi terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban atau LKPJ, bukan Laporan Pertanggungjawaban atau LPJ.
Pasalnya, dalam beberapa pertemuan di empat komisi, beberapa SKPD salah penyampaian dan laporan.
“Di mana seharusnya SKPD melaporkan berapa serapan anggaran dan hasil pembangunan atau realisasi program yang sudah disusun dan dijalankan,” ujar Wakil Ketua DPRD Banjarmasin, Matnor Ali.
Lantas ia pun sudah meminta, kepada pihak inspektorat agar para SKPD diberikan penjelasan, lantaran dalam LKPJ ini, dewan ingin mengetahui progress realisasi pekerjaan yang dilakukan setiap SKPD dan berapa serapan anggaran yang dilakukan.
“Jadi kita membahas ini hingga 3 hari ke depan. Jadi sebenarnya pihak SKPD harus bisa lebih teliti dan menyiapkan materi LKPJ bukan LPJ. Yang ada ini kebanyakan LPJ. Sebenarnya LKPJ ini kita ingin tahu bagaimana realisasi pembangunan atau program yang dilakukan apakah sesuai dengan serapan anggarannya. Kalau benar, kenapa, dan perlukah kita turun ke lapangan,” kata Matnor Ali.
Sementara itu, pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ini dilakukan selama 3 hari, sebelum nantinya dilakukan pembahasan lanjutan dan diparipurnakan oleh pihak DPRD Banjarmasin. (sna/smr)
