SEPUTARAN.ID, BANJARMASIN – DPRD Banjarmasin memberikan beberapa Rekomendasi DPRD Banjarmasin Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Banjarmasin 2022.
Atas hal itu, Walikota Banjarmasin Ibnu Sina siap menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan Dewan Banjarmasin tersebut.
“Saya mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD yang sudah menyampaikan rekomendasi terhadap LKPJ Walikota Banjarmasin 2022,” ujarnya didampingi Wakil Walikota Banjarmasin Arifin Noor saat menghadiri Rapat Paripurna Pengumuman Perihal Penyampaian Rekomendasi DPRD Banjarmasin, Rabu (26/04/2023).
Menurutnya, semua catatan atau rekomendasi dewan ini sudah didengarkan sama-sama dari A sampai Z.
“Mudah-mudahan menjadi bahan perbaikan untuk pembangunan Banjarmasin di tahun 2023 yang akan datang,” ujarnya.
Ia mengatakan, rekomendasi LKPJ dalam waktu 30 hari tersebut akan dijadikan catatan untuk perbaikan kinerja pemerintah kota ke depannya.
“Saya kira sudah dibahas dengan SKPD terkait kemarin pada saat rekomendasi, jadi saya kira tinggal kita mengakomodir apa yang dari dewan mudah-mudahan bisa jadi perbaikan kedepan,” tuturnya.
Rapat paripurna itu dipimpin Ketua DPRD Banjarmasin, Harry Wijaya didampingi Wakil Ketua DPRD dan Matnor Ali. Turut hadiri Sekdako Banjarmasin, Ikhsan Budiman, seluruh Kepala SKPD serta jajaran terkait.
Diketahui DPRD Banjarmasin menyampaikan banyak rekomendasi atas LKPj Walikota Banjarmasin tersebut.
Ketua DPRD Banjarmasin, H Harry Wijaya, mengatakan, pada intinya seluruh fraksi menyetujui LKPj 2022, namun dengan banyak catatan rekomendasi.
Menurut Harry, banyaknya catatan yang dituangkan dalam bentuk kepada Wali Kota sesuai dengan pembahasan di tingkat komisi.
Diungkapkan politisi Partai Amanat Nasional ini, catatan tidak hanya sampaika secara general tetapi untuk setiap instansi.
“Tujuan rekomendasi dewan ini, untuk memaksimalkan kinerja pemerintah kota ke depannya, sekaligus agar menjadi evaluasi bersama,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan, ke depan apabila terjadi pergeseran anggaran yang dilakukan di SKPD diharapkan dapat lebih transparan dan dikomunikasikan kepada DPRD.
“Khususnya pada bidang pendidikan, kesehatan maupun infrastruktur agar dapat melaporkan kepada pimpinan maupun komisi yang membidangi,” tegasnya. (sna/smr)
