SEPUTARAN.ID, BANJARMASIN – DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar rapat paripurna pengesahan tiga Raperda menjadi Perda di ruang paripurna DPRD Kalsel, Rabu (11/1/2023).
Yakni Perda tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, Perda tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Berkelanjutan, serta Perda Perubahan Kedua atas Perda Nomor 11 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kalsel.
Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor disapa Paman Birin menilai, penting adanya regulasi tentang masyarakat adat, untuk mewujudkan perlindungan masyarakat hukum adat di Kalsel. Sehingga perlu ditetapkan sebuah norma peraturan yang memiliki kepastian hukum.
“Baik itu menyangkut pengelolaan yang bersifat komunal, hak atas tanah, wilayah, budaya, dan sumber daya yang telah diperoleh secara turun-temurun. Maupun yang diperoleh melalui mekanisme lain, serta menjaga kearifan lokal yang hidup di tengah masyarakat adat,” jelasnya.
Paman Birin juga menyebut, aturan tentang peternakan hewan bertujuan untuk meningkatkan kewaspadaan dan pencegahan perkembangan penyakit hewan ternak.
“Perda ini penting, mengingat kejadian penyakit hewan dapat muncul lagi di kemudian hari,” ujarnya.
Selain itu, Perda itu bertujuan agar para pelaku usaha ternak dapat menghasilkan hasil ternak yang berkualitas.
Sedangkan untuk peraturan perangkat daerah, Gubernur berharap, dijadikan landasan untuk dapat memaksimalkan tugas dan fungsi perangkat daerah.
“Yaitu dalam membantu kepala daerah dan DPRD dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya saat menyampaikan pendapat akhir terkait tiga Perda tersebut.
Paman Birin juga menekankan, agar sinergitas antara legislatif dan eksekutif tetap terjaga dan makin harmonis.
“Saya sangat mengapresiasi. Karena semua itu, untuk kesejahteraan masyarakat Banua,” tuturnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kalsel H Supian HK mengharapkan, Perda yang disahkan tersebut bisa direalisasikan secara maksimal.
“Sebab aturan itu semuanya untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat,” katanya usai memimpin paripurna tersebut.
Diketahui, Pansus Raperda pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat diketuai HM. Lutfi Saifuddin.
Saat pembahasan, dibentuknya Perda tersebut, untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi masyarakat hukum adat seperti hak tanah, wilayah, budaya, dan sumber daya alam yang diperoleh secara turun-temurun.
Sementara Ketua Pansus Pembentukan Perda Peternakan dan Kesehatan Hewan Berkelanjutan Imam Suprastowo menyebut, aturan itu dibentuk, bertujuan melindungi dan meningkatkan kualitas sumber daya hewan, menyediakan pangan yang aman, sehat, utuh dan halal, meningkatkan kesehatan hewan, masyarakat dan lingkungan, serta meningkatkan usaha peternakan.
Sedangkan Pansus pembahas Raperda perubahan kedua atas Perda Nomor 11 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kalsel, yang diketuai H Hasanuddin Murad.
Bagi dia, Raperda tersebut dibentuk dengan tujuan agar organisasi perangkat daerah yang dibentuk benar-benar efektif.
“Pansus pembahas Raperda tersebut berpendapat bahwa penyesuaian dari sisi program dan anggaran segera disesuaikan dengan organisasi perangkat daerah yang mengalami perubahan,” tukasnya. (putza/smr)
