SEPUTARAN.ID, BANJARMASIN – Fasilitasi Pendaftaran Penduduk melalui Layanan Jemput Bola di daerah sebagai bagian dari percepatan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) dan verifikasi data kependudukan untuk mendukung program perlindungan sosial (Perlinsos) Nasional dilaksanakan di Aula Kayuh Baimbai, Balai Kota Banjarmasin, Jumat (7/8/2026).
Walikota Banjarmasin H M Yamin menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada Banjarmasin sebagai salah satu daerah percontohan nasional dalam program digitalisasi perlindungan sosial.
“Saya mengucapkan selamat datang dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Ketua Komisi II DPR RI dan Sekretaris Ditjen Dukcapil Kemendagri yang telah memberikan kepercayaan dan dukungan kepada Kota Banjarmasin dalam mendorong transformasi layanan kependudukan yang semakin modern, cepat, dan mudah diakses masyarakat,” ujarnya.
Baginya, penunjukan Banjarmasin sebagai pilot project Digitalisasi Perlindungan Sosial Nasional 2026 menjadi bukti kesiapan daerah dalam mendukung transformasi pelayanan publik berbasis digital.
“Jadi kita patut berbangga, karena Kota Banjarmasin dipercaya menjadi salah satu daerah pilot project digitalisasi perlindungan sosial nasional,” ujarnya.
Walikota Yamin menilai, kepercayaan ini menunjukkan bahwa Banjarmasin dinilai siap menjadi bagian dari transformasi digital pelayanan publik yang lebih terpadu, akuntabel dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
“Keberhasilan program tersebut sangat bergantung pada percepatan aktivasi IKD sebagai fondasi integrasi berbagai layanan pemerintah,” bebernya.
IKD bukan sekadar versi digital dari KTP elektronik. Lebih dari itu, IKD merupakan pintu masuk menuju berbagai layanan pemerintah berbasis digital.
Melalui IKD yang telah terverifikasi biometrik, penyaluran bantuan sosial akan semakin tepat sasaran, transparan dan akuntabel.
“Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin telah menerbitkan dua Surat Edaran (SE) untuk mendorong percepatan aktivasi IKD yang melibatkan seluruh perangkat daerah, Camat, Lurah, RT/RW, kader PKK, kader Posyandu, kader Dasawisma hingga Tim Pendamping Keluarga,” jelasnya.
Salah satu strategi yang kita lakukan adalah melalui layanan jemput bola. Petugas hadir langsung ke tengah masyarakat, baik di kelurahan maupun pada berbagai kegiatan masyarakat.
Ia menjelaskan, layanan aktivasi IKD juga tersedia setiap hari kerja di Disdukcapil, UPTD Disdukcapil Kecamatan, Mall Pelayanan Publik (MPP), hingga di Siring Menara Pandang setiap Sabtu dan Minggu.
Walikota mengajak, seluruh masyarakat memanfaatkan layanan tersebut agar semakin mudah mengakses berbagai pelayanan publik digital di masa mendatang.
“Mari segera aktifkan IKD kita. IKD bukan hanya memudahkan pengurusan administrasi kependudukan, tetapi juga menjadi fondasi berbagai layanan publik digital di masa depan,” katanya.
Selain itu, dia juga engajak seluruh Camat, Lurah, RT/RW, kader, dan agen perlindungan sosial untuk terus menjadi penggerak dan edukator agar setiap warga memahami manfaat IKD.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPR RI H. M. Rifqinizamy Karsayuda menuturkam, Banjarmasin dipilih sebagai salah satu daerah percontohan nasional dalam pelaksanaan verifikasi data kependudukan berbasis digital bagi penerima bantuan sosial.
“Jadi bersama mitra kerja kami, Direktorat Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, Kota Banjarmasin sebagai salah satu pilot project untuk melaksanakan jemput bola data terkait digitalisasi penerima bantuan sosial,” katanya.
Ia juga mendorong, Pemko Banjarmasin menggerakkan seluruh unsur masyarakat agar percepatan pendataan dapat segera tercapai.
“Kami mendorong Pak Wali Kota dan Ibu Wakil Wali Kota untuk mendukung kebijakan ini dengan mewajibkan seluruh RT melakukan jemput bola di lingkungannya, serta mengajak seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) membantu RT di tempat tinggal masing-masing agar data kependudukan warga dapat diselesaikan secara maksimal dalam dua bulan ke depan,” ujarnya.
Saat ini capaian aktivasi IKD di Banjarmasin masih sekitar 10 persen sehingga memerlukan kerja sama seluruh pihak.
“Yakin dengan semangat Kayuh Baimbai, sisanya dapat kita tuntaskan bersama,” katanya.
Rifqinizamy menyatakan, akan menjadi pengawas langsung bersama Sekretaris Direktorat Jenderal Dukcapil Kemendagri, agar Banjarmasin mampu menjadi contoh dan teladan bagi daerah lain di tingkat nasional.
“Melalui sinergi antara Pemko Banjarmasin, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), DPR RI, serta seluruh elemen masyarakat, diharapkan percepatan aktivasi IKD dapat berjalan optimal sehingga mendukung penyaluran perlindungan sosial yang lebih tepat sasaran, transparan, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Banjarmasin,” sebutnya.
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Banjarmasin Helfian Noor menambahkan, penguatan aktivitasi IKD diharapkan sebagai salah satu kota pilot project program digitalisasi perlinsos.
Maka perlu ditingkatkan capaian aktivasi IKD dengan mewajibkan seluruh RT melakukan jemput bola di lingkungannya, serta mengajak seluruh ASN membantu RT di tempat tinggal masing-masing, agar data kependudukan warga dapat diselesaikan secara maksimal.
“Dari target, realisasi aktivasi IKD baru mencapai 8,1 persen dari total penduduk 685,451 jiwa, baru sekitar 501 jiwa sekian. Jadi masih jauh dari target nasional yang ditetapkan pemerintah sebesar 30 persen,” terangnya Helfi.
Oleh karena itu, perlu langkah sosialisasi lebih dan jemput bola untuk di aktivasi IKD. Dengan aktivasi IKD padahal sangat memudahkan.
“Diharapkan capaian targat dari pemerintah bisa dicapai,” tukasnya.
Hadir dalam kegiatan tersebut Walikota Banjarmasin H. Muhammad Yamin HR, didampingi Wakil Walikota Hj. Ananda, Ketua Komisi II DPR RI H. M. Rifqinizamy Karsayuda, Sekretaris Direktorat Jenderal Dukcapil Kemendagri Hani Syopiar Rustam, beserta jajaran terkait. (shn/smr)
