SEPUTARAN.ID, BANJARMASIN – Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin menegaskan komitmennya langsung bagi kesejahteraan atlet daerah.
Walikota Banjarmasin H Muhammad Yamin HR memastikan, bonus atlet akan diprioritaskan. “Kita harus memberikan penghargaan kepada atlet. Anggaran lain bisa kita kalahkan dulu,” ujarnya, usai Silaturahmi dan Senam Bersama yang digelar di Halaman Balai Kota Banjarmasin, Minggu (18/1/2026).
Menurutnya, penting bonus atlet diberikan lebih awal, agar semangat para atlet tetap terjaga. Dan dukungan terhadap kebijakan tersebut datang dari DPRD Banjarmasin.
Atlet merupakan aset daerah yang membawa nama baik kota melalui prestasi. Karena itu, penghargaan terhadap atlet tidak boleh bersifat simbolik, melainkan diwujudkan dalam kebijakan anggaran yang nyata dan berpihak.
Selain menyoroti bonus atlet, Walikota Yamin juga menekankan, olahraga harus menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat Banjarmasin. Sebab, kesehatan fisik dan mental masyarakat berbanding lurus dengan kualitas pembangunan kota.
“Silaturahmi dan olahraga ini bukan hanya soal hari ini. Kita ingin olahraga menjadi kebiasaan sehari-hari, karena masyarakat yang sehat akan lebih produktif dan berdaya saing,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Banjarmasin Rikval Fachruri memastikan, anggaran bonus atlet telah dialokasikan dalam APBD Murni 2026 melalui Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Disbudporapar).
“Masalah bonus atlet ini sering menjadi aspirasi. Kenapa harus dibayar belakangan? Alhamdulillah di 2026 anggarannya sudah ada. Jika ada keterlambatan, silakan sampaikan langsung ke Walikota dan DPRD,” tegasnya.
Rikval menyebut, sinergi antara eksekutif dan legislatif menjadi kunci agar kebijakan olahraga tidak berhenti pada janji, tetapi benar-benar dirasakan oleh atlet dan masyarakat.
Jika dilihat dari perspektif kebijakan publik, langkah Pemko Banjarmasin memiliki sejumlah kekuatan, antara lain komitmen pimpinan daerah, dukungan DPRD, serta partisipasi aktif atlet dan masyarakat.
Namun, tantangan tetap ada seperti ketergantungan pada APBD dan perlunya pengelolaan anggaran yang disiplin agar pencairan tidak terkendala teknis.
Rikval menilai, kebijakan ini membuka peluang besar untuk meningkatkan prestasi olahraga daerah, membangun budaya hidup sehat, serta memperkuat citra Banjarmasin sebagai kota yang peduli pada atlet dan kualitas hidup warganya.
“Ancaman ke depan hanya akan muncul jika komitmen ini tidak dijaga secara berkelanjutan,” timpalnya.
Sebagai solusi jangka panjang, Pemko Banjarmasin mendorong agar kegiatan olahraga massal dan pembinaan atlet dilakukan secara rutin dan terukur, disertai transparansi anggaran serta evaluasi berkelanjutan.
Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata (Disbudporapar) Banjarmasin Ibnu Sabil menambahkan, bonus ini disiapkan untuk para atlet yang berhasil mengharumkan nama Banjarmasin dalam ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XII Kalimantan Selatan (Kalsel) dan Pekan Paralympic Provinsi (Peparprov) IV Kalsel tahun 2025.
“Jadi ada dua bonus yang dianggarkan di APBD Murni 2026 ini,” ujarnya. Ia mengatakan, pencairan berbeda dari biasanya, karena bonus atlet tidak diserahkan secara cash langsung. Melainkan transfer ke rekening tiap atlet. “Insya Allah kami akan semaksimal mungkin memperbaiki skema terdahulu terutama pencairan,” tukasnya. (shn/smr)
