SEPUTARAN.ID, BANJARMASIN – Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Banjarmasin bakal menyediakan hunian layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Strategi jangka panjang yang dicanangkan adalah pembangunan rumah susun sewa (Rusunawa) secara merata di seluruh Kecamatan.
Studi kelayakan (feasibility study) pembangunan Rusunawa menjadi fokus utama dalam rentang waktu 2024 hingga 2026.
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Banjarmasin Chandra Iriandi menuturkan, studi kelayakan di dua Kecamatan, Banjarmasin Timur dan Banjarmasin Selatan, ditargetkan selesai 2025 ini.
“Sementara itu, studi untuk Kecamatan Banjarmasin Utara dan Barat telah diusulkan untuk 2026. Target kami, seluruh Kecamatan di Kota Banjarmasin memiliki rusunawa,” ungkapnya Chandra, di ruang kerjanya, Senin (6/10/2025).
Ia menyatakan, untuk 2026, pihaknya fokus pada pembebasan lahan. Setelah clean and clear, kemudian akan mengusulkan pembangunan Rusunawa ke Kementerian PUPR melalui Dirjen Perumahan.
Dikatakannya, setiap Rusunawa yang direncanakan akan memiliki fungsi spesifik sesuai kebutuhan wilayah, seperti di Banjarmasin Timur, rusun akan difokuskan untuk relokasi warga yang terdampak kegiatan Pemerintahan. “Karena rencana disana ada pembebasan pasar. Jadi secara konsep itu akan masuk disitu untuk relokasi warga,” jelasnya.
Kemudian di Banjarmasin Selatan, Rusunawa akan menjadi bagian dari program nasional Tiga Juta Rumah, dengan konsep hunian vertikal dan rumah tapak. Lalu di Banjarmasin Utara, rusun direncanakan di daerah Kuin, wilayah yang belum memiliki Rusunawa dan sangat membutuhkan hunian MBR karena harga tanah yang tinggi.
“Terakhir Kecamatan Barat masih kekurangan hunian untuk MBR. Di sana harga tanah tinggi, sedangkan kebutuhan sangat besar,” jelasnya.
Chandra memperkirakan pembangunan Rusunawa ini membutuhkan anggaran sekitar Rp12 miliar per bangunan, dengan kebutuhan lahan minimal 1 hektare untuk dua bangunan. “Rusunawa yang sudah ada saat ini menawarkan harga sewa terjangkau, berkisar Rp200 ribu hingga Rp300 ribu per bulan, yang sudah disubsidi oleh Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin,” ungkapnya.
Ia berharap, Rusunawa ini benar-benar menjadi solusi bagi warga yang belum memiliki tempat tinggal layak, khususnya di wilayah padat penduduk. “Nantinya, setelah seluruh studi kelayakan rampung, Pemko Banjarmasin akan melanjutkan dengan tahapan sosialisasi kepada masyarakat sebagai bagian penting dari persiapan pembangunan,” tukasnya. (shn/smr)
