SEPUTARAN.ID, BANJARMASIN – Wakil Ketua DPRD Banjarmasin.Mathari, menegaskan pentingnya perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin untuk memperkuat kinerja pemerintahan, terutama dalam memberikan pelayanan publik yang lebih baik.
Namun, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menekankan, perubahan tersebut harus didasari oleh analisis yang matang serta pemahaman mendalam terhadap tantangan dan kebutuhan di masa depan.
Usai mengikuti rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang SOTK di ruang Komisi I Gedung Dewan, Mathari mengatakan, perubahan SOTK bukan hanya soal restrukturisasi organisasi dan penyesuaian jumlah staf, tetapi juga untuk efektivitas kerja pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat.
“Kita ingin perubahan ini dapat memperkuat struktur pemerintahan, bukan hanya di atas kertas, tetapi juga dalam praktiknya. SOTK yang baru harus bisa meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, tepat, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Namun, Mathari menegaskan, perubahan tersebut harus berlandaskan pada kajian yang mendalam. Sebelum keputusan final dilakukan, perlu ada analisis yang lebih komprehensif untuk memastikan perubahan ini tidak justru menambah beban birokrasi, masalah anggaran, atau bahkan menciptakan ketidakefisienan baru.
Ia juga menyoroti, pentingnya melihat perubahan SOTK dari sisi kebutuhan riil masyarakat dan tantangan pelayanan publik di masa depan.
Menurutnya, pemecahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus dilakukan dengan mengacu pada prinsip efisiensi dan efektivitas.
“Kita jangan hanya melihat perubahan SOTK dari sisi struktur dan jumlah saja. Yang lebih penting adalah sejauh mana perubahan ini bisa meningkatkan efektivitas kinerja dan pelayanan kepada masyarakat. Jika tidak, perubahan ini hanya akan menjadi formalitas belaka,” tegas Mathari.
Ia juga mengingatkan, salah satu tujuan utama dari perubahan SOTK adalah untuk mengelola anggaran secara lebih proporsional. Pemecahan SKPD dan pengaturan ulang organisasi harus mampu mendukung pengelolaan anggaran yang lebih efisien, sehingga pelayanan publik dapat lebih optimal.
Mathari menambahkan, DPRD Banjarmasin siap memberikan masukan dan pengawasan yang konstruktif selama proses perubahan SOTK ini berlangsung. Dan pihaknya ingin memastikan, kebijakan ini tidak hanya berjalan sesuai dengan harapan pemerintah, tetapi juga sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat Banjarmasin.
“Kami di DPRD akan terus mengawal agar kebijakan ini berjalan dengan baik. Kami akan memberikan pengawasan yang ketat, agar perubahan yang dilakukan benar-benar mendatangkan manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
Mathari berharap, agar seluruh pemangku kepentingan terkait, baik eksekutif maupun legislatif, dapat bekerja sama untuk menciptakan pemerintahan yang lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat Banjarmasin.
“Perubahan SOTK yang dilakukan harus memiliki dampak positif yang jelas bagi pelayanan publik dan pengelolaan anggaran yang lebih baik,” tegasnya. (sna/smr)
