SEPUTARAN.ID, BANJABARU – Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Sahbirin Noor menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer Ke Daerah (TKD) 2024 sebesar Rp 37,78 triliun, kepada lembaga/pemerintah di 13 kabupaten/kota di-Kalsel.
Penyerahan tersebut berlangsung di Gedung DR KH Idham Chalid Setdaprov Kalsel, Banjarbaru, Jumat (1/12/2023).
Diketahui besaran DIPA tahun anggaran 2024 ini, naik Rp 6,4 triliun jika dibandingkan tahun sebelumnya.
Pada kesempatan itu, Gubernur Kalsel yang disapa Paman Birin ini mengajak, para kepala daerah dan pimpinan satuan kerja (SKPD), serta seluruh peserta kegiatan ini, agar segera melakukan langkah optimalisasi penyerapan anggaran 2024 nanti.
“Harapannya anggaran tersebut tepat sasaran dan tepat waktu sesuai tugas pokok dan fungsi kita masing-masing,” ucapnya.
Menurutnya, penyerahan DIPA dan daftar buku alokasi TKD ini sangat penting. Sebab, menjadi acuan bagi para menteri, pimpinan lembaga, dan kepala daerah dalam melaksanakan berbagai program pembangunan secara kolaboratif di 2024 nanti.
“Bahkan secara khusus Presiden juga menyampaikan pesan kepada kepala daerah untuk serius memperhatikan pergerakan inflasi di daerah masing-masing secara detail dari waktu ke waktu, penurunan stunting serta mempercepat realisasi belanja,” tukasnya.
Sementara itu, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kalsel Syafriadi memaparkan, perkembangan APBN 2022 hingga 30 November 2023.
Di mana pertumbuhan ekonomi di Kalsel triwulan III-2023, masih tetap menunjukkan pertumbuhan sebesar 5,57 persen (year on year).
“Di tengah gejolak ekonomi global, instabilitas geopolitik, inflasi, dan kenaikan suku bunga, tekanan arus modal, serta el nino yang kalau dilihat di lapangan pertumbuhan ekonomi di Kalsel pada triwulan III-2023 masih tetap menunjukkan pertumbuhan,” ujarnya.
Dia mengungkapkan, realisasi APBN di Kalsel sampai dengan 30 November 2023 untuk pendapatan negara telah mencapai 106 persen atau Rp 19,83 triliun dari pagu.
“Pendapatan untuk tahun ini sudah lebih dari target. Kantor Pajak Bea Cukai serta seluruh lini yang ada di Kalsel sudah memberikan dukungan kepada kita,” jelasnya.
Sementara untuk belanja negara sampai dengan 30 November 2023 kita ada di angka 28,86 Triliun atau 89,17 persen.
“Ini terdiri dari belanja kementerian lembaga yang ada sebesar 82 persen. Sementara dari BKD 91,52 persen yang didominasi oleh BPBH, dengan yang tertinggi ada di Kabupaten Balangan.
Secara rinci, DIPA yang diserahkan yakni untuk Kepolisian Negara RI dengan total pagu (Rp1,27 triliun), Kementerian Agama dengan total pagu (Rp1,56 triliun), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dengan total pagu (Rp974,28 miliar), Komisi Pemilihan Umum dengan total pagu (Rp436,32 miliar), Kementerian Hukum dan HAM dengan total pagu (Rp258,46 miliar), dan Kementrian Agraria dan Tata Ruang / BPN dengan total pagu (Rp134,02 miliar).
Badan Pusat Statistik dengan total pagu (Rp103,47 miliar), Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dengan total pagu (Rp89,64 miliar), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dengan total pagu (Rp26,71 miliar), Badan Pemeriksa Keuangan dengan total pagu (Rp24,49 miliar).
Berikutnya, Televisi Republik Indonesia dengan total pagu (Rp22,49 miliar), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan total pagu (Rp15,95 miliar), Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dengan total pagu (Rp10,20 miliar), dan Satker Kewenangan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dengan total pagu (Rp149,45 miliar).
Adapun rincian TKD yang diserahkan, untuk Pemerintah Provinsi Kalsel sebesar Rp5,08 triliun, Pemko Banjarbaru sebesar Rp 971,43 miliar, dan Kabupaten Balangan Rp 2,93 triliun.
Selanjutnya, Kabupaten Tapin dijatah Rp 1,60 triliun, Kabupaten HSS Rp 1,43 triliun, Kotabaru sebanyak Rp 2,42 triliun, Barito Kuala Rp 1,41 triliun, HSU mencapai Rp 1,33 triliun, dan Kota Banjarmasin Rp 1,39 triliun.
Kabupaten Tanah Bumbu mendapat Rp 3,02 triliun, Tanah Laut sebesar Rp 1,94 triliun, HST Rp 1,36 triliun, Tabalong Rp 2,04 triliun, dan Banjar sebanyak Rp 2,18 triliun.
Pada kesempatan itu, diserahkan juga penghargaan kepada lembaga dan pemerintah atas kinerja pelaksanaan anggaran tahun 2023.
Penghargaan kinerja pelaksanaan anggaran K/L tahun 2023 kategori kecil diberikan kepada BKN, BPKP, dan BKN. Kategori sedang adalah BNN, BPOM, dan Kementerian Pertahanan.
Sedangkan kategori besar adalah Kemenkumham, BPS dan Kementerian Agama.
Penghargaan pengelolaan dana desa 2023 terbaik diberikan kepada Pemerintah Kabupaten HSS, HSU dan Tabalong.
Kinerja pengelolaan DAK fisik tahun 2923 terbaik adalah Kabupaten Batola m, Kota Banjarbaru dan Kabupaten Tanbu.
Terakhir untuk penghargaan kinerja penyaluran dana transfer daerah tahun 2023 adalah KPPN Pelaihari, KPPN Banjarmasin dan KPPN Tanjung.
Sedangkan kinerja penyaluran KUR terbaik adalah Regional Office BRI Banjarmasin, Bank Kalsel dan Bank Syariah Indonesian Regional IX Kalimantan.
Terakhir, kinerja penyaluran pembiayaan ultra mikro terbaik tahun ini diberikan kepada PT PNM Cabang Banjarmasin. (adpim/smr)
