SEPUTARAN.ID, BANJARMASIN – Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota (Setdako) Banjarmasin melakukan uji publik Rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal.
Kegiatan dilaksanakan di Rumah Kemasan Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) Banjarmasin, di Komplek Meranti Kayutangi, Kecamatan Banjarmasin Utara.
Wakil Walikota H Arifin Noor mengatakan, jika uji publik ini dilaksanakan sebagai dasar hukum bagi pengusaha untuk menanamkan modal di Banjarmasin.
“Jadi harus ada Raperda ini, karena kita meuraikan turunan dari Kementerian Perdagangan (Kemendag), agar mempermudah penanaman modal atau investasi di Banjarmasin. Jangan sampai orang menanamkan modal di Banjarmasin malah jadi sulit,” jelasnya.
Namun, kata dia, bukan berarti para investor sembarangan melakukan penanaman modal di Banjarmasin, karena sudah ada aturan mainnya.
Ia menginginkan, dengan regulasi tersebut nantinya, investasi di Banjarmasin terukur dan terarah, sehingga itu membawa kenyamanan perekonomian di Banjarmasin.
Berdasarkan dari data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Banjarmasin, sampai triwulan ketiga ini realisasi investasi di Banjarmasin 2023 masih rendah dibanding 2022 lalu.
Di 2022 lalu, realisasi investasi di Banjarmasin Rp 2,1 triliun sedangkan sampai November 2023 ini, realisasi investasi di Banjarmasin hanya Rp 1,3 triliun.
“Oleh karena itu, dengan adanya Raperda ini bisa menarik minat para investor baik dari dalam negeri maupun luar negeri untuk berinvestasi di Banjarmasin ini,” jelasnya.
“Intinya kita siapkan payung hukumnya dan dari Raperda sudah menjadi Perda. Baru nanti menjadi kemudahan bagi penyelenggara negara sehingga pemodal nanti bisa berinvestasi dengan aman,” tukasnya. (shn/smr)
