SEPUTARAN.ID, BANJARMASIN – Hingga akhir Mei 2025, serapan anggaran APBD Banjarmasin masih rendah atau hanya kisaran 20 hingga 30 persen.
Rupanya rendahnya serapan anggaran tersebut, dikarenakan terkendala sistem pembayaran dari sistem Inaproc, atau peralihan e-Katalog versi 5 ke versi 6.
Kepala Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Banjarmasin H Edy Wibowo mengungkapkan, rendahnya serapan belanja, disebabkan oleh beberapa faktor teknis.
Salah satunya adalah perubahan sistem dari versi 5 ke versi 6 dan peralihan sistem pembayaran ke platform Inaproc, yang merupakan kerja sama antara LKPP dan Telkom Pay.
“Transisi ini cukup membuat SKPD kesulitan, terutama untuk pencairan dana. Meskipun kita sudah membayar ke Bank Kalsel, proses transfer dari Telkom Pay ke pihak ketiga masih sering mengalami kendala teknis,” tukasnya.
Pemko Banjarmasin 12 Kali WTP Berturut-turut
Sementara itu, hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), laporan keuangan Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut, termasuk LKPj 2024.
Kepala Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Banjarmasin H Edy Wibowo bersyukur atas capaian tersebut.
Ia pun merincikan, pada 2024, serapan pendapatan mencapai sekitar 90 persen lebih, sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tercatat sekitar 86 persen.
“Untuk belanja juga mencapai kisaran 90 persen, meskipun belum sepenuhnya optimal,” imbuhnya.
Sementara itu, untuk tahun anggaran 2025 hingga akhir Mei, pendapatan telah mencapai lebih dari 50 persen dan PAD menyentuh angka 38 persen.
Kemudian untuk pendapatan transfer dari pusat sudah 64 persen, sementara pendapatan atau dana bagi hasil dari provinsi mencapai 142 persen. “Ini capaian yang cukup menggembirakan, melebihi proyeksi kami,” ucapnya. (shn/smr)
