SEPUTARAN.ID, BANJARMASIN – Layanan aspirasi dan pengaduan masyarakat Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik dengan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N Lapor) Banjarmasin mencatat tren pengaduan sepanjang Januari hingga Agustus 2025. Dari ratusan laporan yang masuk, ada dua isu paling menonjol menjadi sorotan warga, yakni tarif parkir dan keterbukaan informasi publik.
Instansi yang paling banyak laporan adalah Dinas Perhubungan (Dishub) melalui UPTD Parkir. Warga menilai perubahan tarif parkir masih membingungkan dan kurang transparan.
“Keluhan yang masuk tidak hanya soal tarif, tetapi juga berupa pertanyaan hingga permintaan klarifikasi resmi,” ucap Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Banjarmasin, Windiasti Kartika, Rabu (1/10/2025).
Menurut dia, warga sekarang bukan hanya melaporkan keluhan, tapi juga aktif meminta informasi publik yang dibutuhkan. “Ini menunjukkan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap hak mereka untuk tahu,” ungkapnya.
Dalam tiga bulan terakhir dari Juli hingga September 2025, setidaknya ada 20 laporan permintaan informasi publik yang terekam di SP4N Lapor. “Permintaan tersebut meliputi berbagai hal, mulai dari sertifikasi halal, jam operasional puskesmas, hingga tarif parkir resmi,” bebernya.
Windi mengatakan, semua laporan yang masuk diproses dan diteruskan ke Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait. “Setiap masukan masyarakat tidak berhenti di kami saja, melainkan langsung di tindaklanjuti instansi berwenang,” jelasnya.
Kemudian laporan masyarakat yang masuk melalui SP4N Lapor menjadi bahan penting bagi pemerintah dalam meningkatkan kualitas layanan.
Ia melanjutkan, tren pelaporan ini menjadi indikasi positif bahwa warga semakin aktif dalam menuntut transparansi dan perbaikan layanan publik.
SP4N Lapor kini tidak hanya berfungsi sebagai kotak kritik, tetapi menjadi jembatan komunikasi dua arah antara Pemerintah dan warga. “Kami ingin masyarakat percaya bahwa setiap laporan mereka didengar dan ditindaklanjuti. Itulah tujuan utama hadirnya SP4N Lapor,” katanya.
Hal ini menunjukan bahwa warga Banjarmasin kini tidak hanya menyampaikan keluhan, tetapi juga menuntut transparansi dan kejelasan layanan publik. “Tentunya ini selaras dengan semangat keterbukaan informasi yang terus digencarkan Pemerintah,” tukasnya. (shn/smr)
