SEPUTARAN.ID, BANJARMASIN -Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Banjarmasin menunjukkan tren positif di awal 2026. Bahkan, hingga akhir triwulan pertama, capaian PAD disebut sudah melampaui target periodik yang dipasang.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Banjarmasin Edy Wibowo menuturkan, target PAD triwulan pertama yang dipatok sebesar 15 persen kini telah tembus hingga 20 persen.
“Jadi Alhamdulillah, capaian target yang ditetapkan sebenarnya sudah terpenuhi. Triwulan pertama ini targetnya 15 persen, sekarang sudah mencapai 20 persen. Artinya menunjukkan trennya cukup positif,” ungkapnya, Jumat (8/5/2026).
Melihat tren kenaikan ini, Edy optimis pada triwulan kedua nanti angka capaian bisa melonjak ke angka 40 hingga 50 persen.
Jika konsistensi ini terjaga, dia juga memprediksi target PAD total sebesar Rp721 miliar bisa tercapai sepenuhnya pada November atau awal Desember 2026 mendatang.
“Kalau hitungan bisa mencapai 40-50 persen di triwulan kedua, berarti di November atau awal Desember sudah bisa 100 persen. Kita berkaca pada tahun lalu yang tercapai di angka 600-an miliar lebih. Insya Allah tahun ini bisa kita penuhi,” sebutnya.
Terkait sektor yang mendominasi, dalam dua tahun terakhir, pajak Restoran menjadi penyumbang terbesar PAD Banjarmasin, menggeser sektor pajak penerangan jalan (listrik).
“Untuk pajak restoran telah menembus angka Rp110 miliar dan pajak listrik saat ini berada di bawah angka Rp80 miliar,” ucapnya.
Meski demikian, dia mengakui masih banyak tantangan di lapangan, terutama terkait kejujuran Wajib Pajak (WP).
Sehingga, ia menyoroti adanya oknum pelaku usaha yang tidak melaporkan transaksi secara utuh.
“Masih banyak potensi yang akan kita kejar, seperti kafe-kafe. Terkadang pelanggan ada 10, tapi yang dilaporkan hanya 5 atau 8. Padahal yang membayar pajak itu adalah konsumen yang menikmati fasilitas, bukan WP nya sendiri. Uang pajak itu tidak boleh masuk ke bagian penerimaan mereka,” tegasnya.
Menindaklanjuti hasil audit BPK, BPKPAD Banjarmasin berkomitmen melakukan perbaikan kinerja dan mengubah pola pengawasan.
Ia menyampaikan, bulan depan pihaknya akan mulai mengimplementasikan hasil evaluasi untuk menutup celah kebocoran potensi pajak.
“Kita akan gali terus potensinya, sebenarnya kalau semua WP mau bayar secara jujur, potensi bisa mencapai Rp1 triliun. Fokus kita ke depan adalah mengubah mindset WP agar sadar akan kewajibannya dan memasukkan semua data ke dalam sistem secara transparan,” tukasnya. (shn/smr)
