SEPUTARAN.ID, BANJARMASIN – Menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin menggelar Rapat Koordinasi bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Banjarmasin, di Hotel Roditha Kota Banjarmasin, Rabu (21/06/2023).
Membahas tentang kesiapan dan antisipasi konflik sosial dan pencegahannya untuk menyukseskan Pemilu serentak 2024.
Walikota Banjarmasin H Ibnu Sina mengatakan, pihaknya mengidentifikasi potensi dan peta konflik, berdasarkan hasil penelitian Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) yang bekerjasama dengan Universitas Lambung Mangkurat (ULM).
“Sehingga hal ini menjadi antisipasi kita dan Pemilu 2024 bisa berjalan lancar. Jangan sampai tercederai dengan hal yang tidak diinginkan,” ujarnya.
Ia berharap, Banjarmasin sebagai daerah dengan pemilih terbanyak, Pemilu bisa berjalan damai dan dapat menjadi contoh.
“Mudah-mudahan tingkat partisipasi pemilih semakin meningkat dengan terlaksananya Pemilu dapat aman dan kondusif,” ujarnya.
Ia mengatakan, potensi konflik di setiap tahapan memang ada, seperti pada penetapan DCT, masa kampanye dan lain sebagainya.
“Kemudian ada juga lokasi-lokasi yang perlu diantisipasi selama ini, khususnya di daerah pinggiran dan padat,” pungkasnya.
Sementara itu, Komisioner KPU Banjarmasin M Taufiqurrahman mengatakan, potensi kerawanan, seperti alat peraga kampanye di luar ketentuan atau di tempat yang dilarang.
“Maka yang pasti akan menindak dari rekan-rekan Bawaslu dibantu dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP),” sebutnya.
Ia melanjutkan, untuk titik yang akan menjadi pencoblosan ada 1.940 Tempat Pemungutan Suara (TPS), 5 di antaranya di Lapas Teluk Dalam.
Ditambahkan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Banjarmasin Muhammad Yasar, indeks kerawanan Pemilu untuk Banjarmasin berada di level kawasan sedang.
“Harapannya tentu tidak akan meningkat levelnya dengan kerja sama semua pihak. Peserta Pemilu juga dapat memahami aturan yang ada, kemudian di tahapan-tahapan kami teliti untuk sementara ini di setiap tahapan rawan,” jelasnya.
Ia juga menyatakan, Bawaslu juga melakukan patroli pengawasan kawal hak pilih. “Kalau masih ada warga belum terdaftar dan diharapkan segera melaporkan supaya dapat dimasukkan dalam daftar pemilih tambahan,” jelasnya.
Terkait sengketa kepemiluan, Bawaslu siap menangani penyelesaian sengketa kalau diajukan peserta Pemilu.
“Tahapan lainnya juga penting, terutama bagian tahapan kampanye pada pencalonan presiden dan kerawanan media sosial,” tuturnya.
Ia menyatakan, kerawanan dari 5 Kecamatan di Banjarmasin sementara ini usai dilakukan penelitian ada di daerah pesisir, sebab tingkat pendidikan dan ekonomi rendah, serta rawan terhadap konflik.
“Oleh karena itu, sosialisasi di wilayah tersebut perlu diintensifkan baik penyelenggara KPU maupun Bawaslu serta Parpol.Supaya pemilu dapat berjalan lancar dan sukses nantinya,” tukasnya. (shn/smr)
