SEPUTARAN.ID, BANJARMASIN – Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin peringati Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2024 dengan tema Teguhkan Komitmen Berantas Korupsi Untuk Indonesia Maju, di Hotel Rattan Inn, Kamis (5/12/2024).
Kegiatan diisi dengan Pembekalan Trisula Pendidikan, Penindakan dan Pencegahan. Pergantian Kepemimpinan Nasional dan Pembanguna IKN.
Walikota Banjarmasin H Ibnu Sina berharap, momen ini menjadi hikmah dan kesungguhan pemberantasan korupsi di Banjarmasin dan di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel).
Baginya, momentum ini penting, karena ada pergantian kepemimpinan nasional, Ibu Kota Nusanntara (IKN) dan kebersamaan di Hakordia.
Ia juga mengucapkan terima kasih kepada jajaran Inspektorat Banjarmasin dan kehadiran KPK RI yang memberikan pembekalan-pembekalan untuk trisula. Yakni pendidikan, penindakan dan pencegahan.
“Ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Soalnya pencegahan lebih utama dibandingkan dengan upaya-upaya lain,” katanya.
Menurutnya, saat ini memang dari KPK yang di kedepankan, kedepannya upaya pencegahan. “Mudah-mudahan seperti itu, selalu dalam bimbingan Monitoring Center for Prevention (MCP) karena semua unsur terlibat,” harapnya.
Ibnu menyebut, sektor yang rawan korupsi itu ada perizinan, pemerintahan dan layanan publik.
Namun, di layanan publik Itu agak terkurangi oleh adanya Mall Pelayanan Publik (MPP), kemudian perizinan online mengurangi pertemuan antara pemohon dan pemberi layanan.
“Dan sedang kita upayakan seluruh penerimaan di Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Banjarmasin tidak ada lagi tunai tapi non tunai saja. Yakni dengan Tapping Box, palang pintu dan digitalisasi. Memang masih ada yang belum dan perlu penguatan,” katanya.
Ia juga meminta dukungan tokoh agama dan masyarakat. “Misalnya ketika ceramah dan khotbah dan majelis taklim diingatkan soal kehidupan bersih dari korupsi,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala Inspektorat Banjarmasin Dolly Syahbana mengatakan, peringatan Hakordia adalah salah satu upaya pendidikan Anti korupsi dengan sosialisasi yang melibatkan KPK, Kejaksaan dan Kepolisian.
Dia berharap dengan adanya ini, menyadarkan masyarakat terkait korupsi. “Meski selama ini sudah keliling ke Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Sekolah dan lainnya mensosialisasikan pencegahan korupsi,” jelasnya.
Menurutnya, pencegahan dari awal sudah dimulai, dan berharap di tahun depan ada program kurikulum Anti korupsi di Sekolah bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
“Mungkin merubahnya agak susah, makanya akan terus disosialisasikan,” tukasnya. (shn/smr)
