SEPUTARAN.ID, BANJARBARU – Komisi VIII DPR RI melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel). Melalui kunjungan ini, Pemprov Kalsel berharap terjalin sinergi dan kolaborasi yang lebih kuat dalam mengatasi berbagai persoalan sosial, keagamaan, dan kesejahteraan masyarakat di daerah.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, H. Muhammad Syarifuddin saat membacakan sambutan Gubernur Kalsel, H. Muhidin, pada kegiatan Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR RI di Ruang Rapat H. Maksid, Banjarbaru, Senin (6/10/2025).
“Atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, kami mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada pimpinan serta anggota Komisi VIII DPR RI yang melaksanakan kunjungan kerja ke daerah kami. Insya Allah, pertemuan ini akan sangat berarti untuk kemajuan pemerintahan dan pembangunan di Kalimantan Selatan,” tuturnya.
Dalam sambutannya, Gubernur Muhidin memaparkan gambaran umum kondisi Kalimantan Selatan yang terdiri atas 11 kabupaten dan 2 kota dengan jumlah penduduk lebih dari 4 juta jiwa, di mana lebih dari 90 persen beragama Islam.
“Provinsi Kalimantan Selatan merupakan provinsi tertua di Pulau Kalimantan dengan luas wilayah sekitar 6 juta hektare, yang terdiri dari daratan dan lautan,” bebernya.
Lebih lanjut, Gubernur menyampaikan rasa syukur karena Kalimantan Selatan selama lebih dari satu dekade selalu berada di posisi tiga besar nasional sebagai provinsi dengan tingkat kemiskinan terendah. Saat ini, tingkat kemiskinan di Kalsel berada di bawah 4 persen, jauh di bawah rata-rata nasional.
“Meski begitu, kami terus bekerja keras untuk mengatasi kemiskinan, terutama kemiskinan ekstrem yang masih tersisa. Dalam hal ini, kami sangat mengharapkan dukungan dari Komisi VIII DPR RI,” katanya.
Selain itu, Pemprov Kalsel juga memberikan dukungan penuh terhadap program Sekolah Rakyat sebagai salah satu upaya memutus rantai kemiskinan di daerah.
Dukungan tersebut diwujudkan dengan penggunaan fasilitas Balai Latihan Kerja (BLK) sebagai ruang belajar dan penyediaan lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat ke depan.
Gubernur juga menyoroti sejumlah persoalan sosial yang masih dihadapi daerah, seperti stunting, perkawinan usia anak, rendahnya akses pendidikan bagi penyandang disabilitas, serta ancaman bencana alam seperti banjir dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang masih membayangi wilayah Kalsel setiap tahun.
“Meskipun dalam beberapa tahun terakhir karhutla tidak sampai menimbulkan kabut asap, namun kewaspadaan tetap kami tingkatkan. Kami juga sangat terbuka terhadap kritik, saran, dan masukan dari Komisi VIII DPR RI untuk memperkuat langkah-langkah penanganan di daerah,” jelasnya.
Melalui forum pertemuan ini, Gubernur berharap adanya komitmen bersama antara Pemerintah Provinsi Kalsel dan DPR RI dalam memperkuat kebijakan, program, serta dukungan pusat terhadap pembangunan sosial dan kesejahteraan masyarakat Banua.
“Semoga melalui kunjungan kerja ini, sinergi antara pemerintah daerah dan DPR RI semakin erat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta kemajuan Kalimantan Selatan,” tandasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abidin Fikri, menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memastikan berbagai program nasional di bidang sosial, keagamaan, kebencanaan, dan pemberdayaan masyarakat berjalan efektif di daerah.
“Pertemuan ini menjadi sangat penting karena kami ingin memastikan bahwa program-program nasional yang telah diputuskan DPR RI berjalan dengan baik di daerah. Kami juga ingin mendengarkan aspirasi dan masukan langsung dari para mitra di Kalimantan Selatan,” ujarnya.
Abidin menjelaskan, kunjungan kerja reses kali ini dilakukan di tiga provinsi, yakni Kalimantan Selatan, Bali, dan Sumatera Selatan, dengan fokus yang sama yaitu memperkuat fungsi pengawasan terhadap implementasi kebijakan pemerintah di tingkat daerah.
Ia menyampaikan, anggaran nasional Kementerian Agama tahun 2025 mencapai Rp78 triliun, sementara anggaran BNPB sebesar Rp1,42 triliun, dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA) mengalokasikan sekitar Rp300 miliar.
“Angka-angka ini tentu besar secara nasional, namun yang penting adalah bagaimana program tersebut bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di daerah, termasuk di Kalimantan Selatan,” pungkasnya. (smr)
