SEPUTARAN.ID, RANTAU – Penyampaian Hasil Evaluasi SPIP-T Tahun 2025 dan Entry Meeting Evaluasi Perencanaan serta Penganggaran Tahun 2026 digelar secara daring oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Kalimantan Selatan (Kalsel), Selasa (24/2/2026).
Dalam kesempatan itu, Wakil Bupati Tapin H Juanda mmenegaskan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapin kembali menegaskan komitmennya dalam memperkuat implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi (SPIP-T) sebagai fondasi tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas.
“Penguatan SPIP-T merupakan bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berintegritas,” tegas H Juanda yang mengikuti kegiatan melalui Command Center Kantor Sekretariat Daerah Tapin, Rantau.
Menurutnya, Pemkab Tapin tidak ingin sekadar memenuhi kewajiban administratif, tetapi memastikan sistem pengendalian intern benar-benar berjalan optimal di setiap perangkat daerah.
Ia menekankan, perbaikan kualitas pengelolaan keuangan dan perencanaan pembangunan menjadi fokus berkelanjutan pemerintah daerah. Muara dari seluruh upaya tersebut adalah peningkatan pelayanan publik yang lebih tepat sasaran dan berdampak nyata bagi masyarakat.
“Melalui kegiatan ini, kami berharap sinergi dan pembinaan dari BPKP Kalsel semakin memperkuat sistem pengendalian intern serta kualitas perencanaan dan penganggaran daerah ke depan,” ujarnya.
Kegiatan yang dilaksanakan melalui Google Meeting itu diikuti seluruh kepala daerah se-Kalimantan Selatan beserta jajaran terkait. Agenda ini menjadi bagian dari langkah strategis penguatan SPIP-T guna mendorong tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan.
Dalam pemaparannya, BPKP Kalsel menyampaikan hasil evaluasi SPIP-T Tahun 2025 yang difokuskan pada penilaian mandiri (PM) dan penjaminan kualitas (PK). Evaluasi maturitas SPIP sendiri mencakup lima unsur utama, yakni lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan.
Kelima unsur tersebut menjadi indikator penting dalam memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai target, standar akuntabilitas, dan prinsip good governance.
Saat ini, proses evaluasi maturitas SPIP Terintegrasi Tahun 2025 dan perencanaan Tahun 2026 masih berlangsung secara intensif oleh BPKP bersama instansi pemerintah pusat dan daerah.
Bagi Pemkab Tapin, momentum ini bukan sekadar penilaian angka. Lebih dari itu, menjadi cermin komitmen birokrasi daerah dalam membangun sistem pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. (smr)
