SEPUTARAN.ID, RANTAU – Wakil Bupati (Wabup) Tapin H Juanda membuka kegiatan Asistensi dan sosialisasi mekanisme terbaru penilaian Ombudsman 2026.
Dalam kegiatan itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapin menyatakan komitmen untuk terus memperkuat kualitas pelayanan publik. Apalagi, Tapin mendapat penunjukan sebagai lokus penilaian, sehingga menjadi tantangan sekaligus peluang untuk berbenah.
“Ini adalah amanah. Kita harus membuktikan bahwa pelayanan publik di Tapin semakin baik, transparan, dan bebas dari maladministrasi,” ujarnya, Selasa (7/3/2026).
Juanda menekankan, kegiatan asistensi ini menjadi langkah penting untuk memahami sistem penilaian terbaru yang mencakup aspek input, proses, hingga output, termasuk pengelolaan pengaduan masyarakat.
Menurutnya, penilaian Ombudsman tidak semata soal angka, tetapi mencerminkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah. “Ini bukan sekadar penilaian, tapi bagaimana masyarakat benar-benar merasakan pelayanan yang berkualitas,” tegasnya.
Ia juga meminta seluruh perangkat daerah mengikuti kegiatan dengan serius, terutama instansi yang bersentuhan langsung dengan masyarakat seperti Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan. “Dua sektor ini menjadi garda terdepan. Pembinaan harus maksimal agar pelayanan di lapangan benar-benar dirasakan masyarakat,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Selatan Hadi Rahman, mengungkapkan bahwa metode penilaian pelayanan publik terus mengalami penyempurnaan. “Sejak 2025, kami menggunakan metodologi baru hasil evaluasi untuk meningkatkan kualitas pengawasan,” jelasnya.
Ia menyebut, pada 2024 Tapin berhasil meraih nilai tinggi dengan skor 94. Namun, dengan metode baru, rata-rata nilai pemerintah daerah mengalami penurunan. “Dari rata-rata 93 turun menjadi sekitar 82. Ini tantangan yang harus dijawab bersama,” ungkapnya.
Penilaian di 2026 sendiri akan kembali dilakukan di seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Selatan dan diperkirakan dimulai pada pertengahan tahun.
Hadi berharap seluruh jajaran pemerintah daerah dapat memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. “Pelayanan publik bukan tugas satu instansi saja. Ini tanggung jawab bersama, termasuk peran aktif masyarakat,” pungkasnya. (smr)
