SEPUTARAN.ID, BANJARMASIN – Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin gelar kegiatan Sosialisasi Perluasan Piloting Digitalisasi Perlindungan Sosial melalui Digital Public Infrastructure (DPI) Lintas Stakeholder, di Himalaya Ballroom HBI, Senin (18/5/2026).
Sosialisasi menyasar agen perlindungan sosial (perlinsos) lintas sektor. Banjarmasin sendiri terpilih menjadi salah satu dari 41 Kabupaten/Kota di Indonesia untuk implementasi program tersebut.
Walikota Banjarmasin H M Yamin HR menuturkan, dengan DPI ini menjadi suatu percepatan yang cepat dan tepat. Sehingga, digitalisasi ini bisa lebih maksimal menangani persamalahan kemiskinan di Banjarmasin.
Ia mengharapkan, bantuan itu tepat sasaran dan kolaborasi lintas stakeholder bisa memberikan informasi yang jelas. “Jangan sampai dari Dinsos saja, tidak ada dukungan dari dinas terkait bagaimana jadinya,” ingatnya.
Walikota Yamin menekankan, dengan digitalisasi ini bisa memberikan dampak yang lebih maksimal. Yakni cepat dan tepat sasaran yang mendapatkannya.
Berdasarkan informasi yang didapat masih ada banyak masyarakat perlu bantuan. Namun, cara memasang stiker masyarakat miskin untuk memudahkan, tapi di lapangan banyak yang menolak.
“Sebenarnya itu agar lebih mudah yang memang perlu dibantu. Mudahan dengan digitalisasi ini juga bisa memudahkan,” ucapnya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Banjarmasin Jefrie Fransyah menuturkan, sosialisasi digitalisasi perlinsos digelar, karena Banjarmasin merupakan salah satu kota percontohan.
Tujuannya agar menjadi agen-agen perlinsos turut membantu update data terhadap masyarakat yang membutuhkan.
“Selama ini sistem manual, adanya tumpang tindih data. Kalau dengan digitalisasi lebih cepat update data dan potensi tumpang tindih bisa tertangani,” ucapnya.
Jefrie melanjutkan, ada banyak unsur menjadi agen perlinsos, terdata sekitar hampir 1.000 orang yang telah terdaftar.
“Pusat data itu ada di Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) isinya Desil 1 sampai 10. Ketika akan memberikan bantuan ke desil 1 sampai 5 tapi ternyata tidak terdata selesai verifikasinya. Akan masuk ke desil 6 sampai 10, tentu kerugian bagi orang yang membutuhkan,” jelasnya.
Makanya, kata dia, kecepatan update data sangat diperlukan, agen perlinsos yang bakal membantu untuk memudahkan verifikasi.
“Soalnya untuk memastikan ada verifikasi, update data yang disampaikan nantinya ke Kementerian Sosial (Kemensos),” jelasnya.
Pihaknya berupaya melalui sistem Digital Public Infrastructure, seluruh data bantuan sosial seperti PKH, BSU, bantuan Pangan, hingga Bantuan Sosial Tunai akan diintegrasikan secara ketat agar lebih presisi.
“Melalui integrasi data berbasis digital ini, diharapkan ke depannya peta kemiskinan hinga penyaluran bantuan sosial di Kota Banjarmasin dapat jauh lebih transparan, akurat dan berkeadilan langsung menyentuh masyarakat yang benar-benar membutuhkan,” tukasnya. (shn/smr)
