SEPUTARAN.ID, BANJARMASIN – Gerakan Indonesia Asri digelar sebagai tindak lanjut arahan Pemerintah Pusat melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
Agenda ini juga menjadi bagian dari kunjungan kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH-BPLH) ke Kalimantan Selatan (Kalsel) pada 8–11 Maret 2026 untuk memantau pengelolaan sampah, termasuk peninjauan fasilitas TPS 3R dan tempat pemrosesan akhir di daerah.
Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin ingin menjadikan momentum ini untuk mengubah pola pikir dan meningkatkan kepedulian masyarakat dalam hal mengelola sampah dari sumbernya.
Hal itu terlihat dalam kegiatan apel dan gotong royong (korve) yang digelar di kawasan Pasar Sentra Antasari, Senin (9/3/2026).
Meski Menteri Lingkungan Hidup tidak dapat berhadir, karena agenda mendesak. Kegiatan tetap berlangsung di bawah komando Inspektur Utama Kementerian Lingkungan Hidup Komjen Pol Winarto.
Walikota Banjarmasin H Muhammad Yamin HR menuturkan, kehadiran jajaran kementerian tetap menjadi dorongan kuat bagi daerah untuk mempercepat penanganan persoalan sampah yang selama ini menjadi tantangan kota.
“Ini menjadi motivasi bagi kami. Memang Pak Menteri tidak bisa hadir, karena situasi tertentu tetapi jajaran Kementerian tetap datang dan kegiatan dipimpin langsung oleh Pak Komjen Winarto,” ujarnya.
Bagi Yamin, ini menunjukkan persoalan lingkungan, khususnya sampah adalah perhatian serius Pemerintah Pusat dan harus ditindaklanjuti di daerah.
Lagipula, persoalan sampah di Banjarmasin tidak bisa diselesaikan hanya melalui pengangkutan ke tempat pembuangan akhir.
Kemudian Pemko Banjarmasin mulai mendorong perubahan perilaku masyarakat agar memilah dan mengolah sampah sejak dari Rumah.
Oleh karena itu, Yamin menegaskan, setiap kesempatan pertemuan dengan masyarakat selalu dimanfaatkan untuk menyampaikan pentingnya mengurangi penggunaan plastik dan membiasakan pemilahan sampah.
Upaya itu diperkuat dengan berbagai kebijakan dan program di tingkat kota. Lalu, pemerintah memperluas peran bank sampah, memperkuat fasilitas TPS 3R, serta membentuk jaringan agen pengelolaan sampah di tingkat RT yang bertugas mensosialisasikan pemilahan dan pengolahan sampah kepada warga.
Walikota merasa, mengubah kebiasaan masyarakat tidak bisa terjadi secara instan sehingga membutuhkan konsistensi kebijakan dan dukungan anggaran.
“Kami sadar mengubah kebiasaan masyarakat tidak bisa cepat. Tetapi kalau dimulai dari Rumah masing-masing, melalui RT, bank sampah dan TPS 3R yang diperkuat, maka persoalan sampah di Kota Banjarmasin perlahan bisa teratasi,” jelasnya.
Langkah tersebut juga menyasar Aparatur Sipil Negara (ASN). Di mana, Pemko Banjarmasin menerapkan kewajiban pengelolaan sampah dari sumbernya bagi ASN.
“Jika tidak menjalankan aturan tersebut, dampaknya dapat memengaruhi penilaian kinerja. Kebijakan ini diharapkan menjadi contoh nyata bagi masyarakat, mengingat jumlah ASN di lingkungan Pemko mencapai sekitar enam hingga tujuh ribu orang,” sebutnya.
Di sisi lain, saat ini Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPAS) Basirih masih dalam tahap penanganan sehingga sementara waktu sampah Banjarmasin harus dialihkan ke TPA Banjarbakula di wilayah Banjar–Batola.
“Kondisi ini membuat pemerintah aktif mendorong pengurangan sampah dari sumber agar volume yang dibuang ke TPA semakin berkurang,” tuturnya.
Sementara itu, Inspektur Utama Kementerian Lingkungan Hidup Komjen Pol Winarto menuturkan, kegiatan korvei yang dilaksanakan di berbagai daerah merupakan bagian dari gerakan nasional untuk memperkuat kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan.
“Kegiatan korvei ini merupakan bagian dari gerakan nasional Indonesia Asri yang merupakan arahan langsung dari Presiden,” ucapnya.
Gerakan ini dilaksanakan serentak untuk mengajak seluruh elemen masyarakat terlibat dalam menjaga lingkungan.
Dia menilai, partisipasi Pemerintah Daerah, aparatur negara, hingga masyarakat menjadi sinergi utama dalam menangani persoalan sampah.
Sebab, keberhasilan program lingkungan tidak hanya ditentukan oleh kebijakan Pemerintah, tetapi juga oleh kebiasaan masyarakat dalam mengelola sampah sehari-hari.
“Melalui gerakan yang melibatkan Pemerintah Pusat, Daerah dan masyarakat ini, Banjarmasin diharapkan dapat memperkuat sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan,” tuturnya.
Kegiatan apel dan gotong royong tersebut turut dihadiri Pelaksana Tugas Deputi Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya Beracun Kementerian Lingkungan Hidup Hanifah Dwi Nirwana, serta seluruh ASN di lingkungan Pemko Banjarmasin. (shn/smr)
