SEPUTARAN.ID, BANJARMASIN – Pemerintah kota (Pemko) Banjarmasin merencanakan mengusulkan perubahan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2005 tentang Larangan Kegiatan Ramadhan.
Langkah itu setelah melakukan dengar pendapat dengan masyarakat, terkait Perda Ramadhan tersebut.
“Dalam pembicaraan mengerucut pada kesepakatan bahwa revisi sudah menjadi keputusan bersama dan hasilnya sepakat semua, walaupun masih dalam jejak pendapat,” kata Walikota Banjarmasin Ibnu Sina, usai mendengar aspirasi warga, di Balaikota Banjarmasin, Rabu (20/4/2022).
Adapun klausul yang mau direvisi salah satunya, adalah pasal 3 ayat 1,2 dan 3, terkait jam buka rumah makan.
“Ada usulan buka jam 10.00 Wita dan 13.00 Wita itu semua masih ditampung dulu. Kalau mau mengambil jalan tengah dari jam 15.00 Wita ke jam 13.00 Wita, untuk memungkinkan,” katanya.
Tak hanya itu, ada juga usulan terkait dengan take away (makan dibungkus) agar dibolehkan saja, asal tidak makan di tempat, serta adapula boleh makan di tempat asal ditutup.
“Mungkin poin ini yang perlu digodok lagi nantinya, terkait pengecualian boleh untuk yang non muslim, ibu menyusui, ibu hamil dan atau pekerja yang perbolehkan untuk tidak berpuasa,” ujarnya.
Ibnu menyatakan, pihaknya akan menyampaikan draf revisi Perda Ramadhan ke Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Banjarmasin, sehingga bisa menjadwalkan kegiatan untuk merevisi.
Jika dinamikanya sangat bagus, maka Pemko melalui bagian hukum bersama DPRD nanti duduk bersama untuk secara resmi memformulasikan revisi Perda Ramadhan .
“Tapi usulan Perda Ramadhan direvisi atau tidak, itu semua tergantung di DPRD. Akan tetapi nanti akhirnya di paripurna bila sepakat tinggal ketok palu, tapi ketika masih ada yang tidak setuju dilakukan voting bila musyawarah tidak tercapai. Baru kemudian dibentuk panitia khusus (Pansus),” jelasnya.
Ibnu menceritakan, Perda Nomor 4 tahun 2005 merupakan revisi Perda Nomor 13 tahun 2003. Kemudian setelah 15 tahun lebih, perlu dilakukan revisi dan sangat layak.
Ia mengatakan, terkait batas penampungan aspirasi atau masukan dalam revisi Perda Ramadhan bisa dikomunikasikan dengan DPRD supaya seirama.
“Waktunya sendiri masih punya 1 tahun untuk Ramadhan berikutnya, kalau untuk sekarang menggunakan Perda yang ada, karena revisi untuk tahun yang akan datang supaya tidak terulang kembali,” katanya.
Namun, Ibnu mengingatkan, ketika sudah tiba waktu Ramadhan berikutnya tidak ada lagi mempermasalahkan Perda. Apalagi sampai beralasan belum mengetahui tentang Perda dan kegiatan yang dibolehkan dan tidak diperbolehkan.
Ditekankannya, pertama untuk saat ini Perda No.4 tahun 2005 ini masih ada, berarti tidak bertentangan, kalaupun bersimpangan pasti sudah dicabut. Kedua, Perda bukan mengatur masalah privasi tapi publik, demi menjaga harkat dan marwah serta kearifan lokal kota Banjarmasin.
“Paling penting Perda revisi bukan terkait dengan dominasi mayoritas terhadap minoritas, tapi jadi klausul untuk mengatur semua,” tukasnya. (shn/smr)
