SEPUTARAN.ID, BANJARMASIN – Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pengelola Air Limbah Domestik (PALD) terus merugi dan terancam bangkrut. Sebab, beban operasional yang dikeluarkan lebih tinggi dibandingkan pendapatan yang diterima.
Bahkan pada 2021, perusahaan itu rugi hingga Rp5,8 miliar. Sedangkan di 2022, rugi senilai Rp1,5 miliar.
Berdasarkan itu perusahaan urusan sanitasi tersebut, mengajukan penyertaan modal sebesar Rp 98 miliar, yang nantinya akan digunakan untuk penambahan instalasi jaringan serta sarana lainnya.
Nah, menjaga keberlangsungan Perumda PALD, Ketua DPRD Banjarmasin Harry Wijaya mendukung perusahaan tersebut mendapatkan suntikan dana atau penyertaan modal.
Harry Wijaya juga menyambut baik niat Perumda PALD untuk membenahi penanganan sanitasi di Banjarmasin. Sehingga, pihaknya juga sangat ingin mensupport dengan penyertaan modal.
Hanya saja, kata dia, usulan penyertaan modal Perumda PALD belum disetujui dewan. Sebab, paparan pihak PALD terkait penyertaan modal itu, masih belum meyakinkan.
“Pada rapat tadi, jajaran Perumda PALD belum bisa meyakinkan pihak dewan, terutama terkait keuntungan yang didapat jika nantinya modal sudah diberikan modal,” ujarnya usai rapat dengar pendapat (RDP) dengan pihak Perumda PALD, Rabu (22/02/2023).
Menurutnya, pihak Perumda PALD, hanya berkutat pada penyampaian penyertaan modal untuk keperluan pemasangan instalasi dan penambahan sarana penanganan sanitasi.
“Yang kami minta itu, seperti apa sih proyeksi income Perumda PALD. Supaya kita bisa tahu, cara mempertahankan perusahaan itu dan kontribusinya untuk pendapatan asli daerah (PAD),” imbuhnya.
Pun demikian, pihak dewan Banjarmasin masih memberi kesempatan kepada Perumda PALD untuk menyampaikan presentasi yang lebih meyakinkan.
“Kita menunggu Perumda PALD menyiapkan presentasinya dan pihak kita akan kembali melakukan rapat pembahasan. Sebab dewan ingin tahu feedback yang didapat dari penyertaan modal tersebut,” katanya.
Di mata Harry pengelolaan sanitasi sebenarnya penting. Namun, masyarakat masih banyak belum sadar.
“Mindset masyarakat, masih belum berubah. Banyak yang berpikir, kenapa untuk membuang kotoran saja harus dikenakan biaya? Padahal jika tidak ditangani dengan baik, akan berdampak pada kesehatan kita,” katanya.
Oleh karena itu, merubah pola pikir masyarakat ini menjadi tugas Perumda PALD, sehingga masyarakat bakal berlangganan dengan perusahaan tersebut.
Sementara itu, Direktur Perumda PALD Banjarmasin Endang Waryono menyatakan, siap memenuhi yang diminta anggota dewan.
“Kami akan menyempurnakan lagi kajian mengenai penambahan modal ini,” katanya.
Menurutnya penyertaan modal ini sifatnya sangat penting. Dikarenakan biaya operasional lebih besar dari pendapatan.
“Dalam sebulan, biaya operasional mencapai Rp500 juta, sedangkan pendapatan murni kita dari pelanggan hanya sekitar Rp360 juta,” ujarnya.
Oleh karena itu, ia berharap penyertaan modal yang akan dituangkan dalam Raperda ini disetujui dan bisa disahkan menjadi Perda.
“Sehingga jika sudah disetujui penyertaan modal akan dikucurkan bertahap dalam empat tahun. Modal ini akan digunakan dalam memperluas cakupan jaringan layanan sehingga menambah jumlah pelanggan,” ujarnya.
Sementara Kepala BPKPAD Banjarmasin Edy Wibowo yang hadir saat RDP, menyebutkan jika penyertaan modal sebagai salah satu opsi yang harus diambil untuk menyelamatkan PALD Banjarmasin dari kehancuran.
“Penyertaan modal itu nantinya akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan lainnya. Ini untuk mempermudah PALD Banjarmasin menambah pelanggan,” tukasnya. (smr)
