SEPUTARAN.ID, BANJARMASIN – Perda Nomor 12 tahun 2017 tentang Penyertaan Modal Pemko Banjarmasin kepada PDAM Bandarmasih era Muslih dipastikan tidak akan direalisasi.
Pasalnya, Walikota Banjarmasin H Ibnu Sina menyebut, regulasi tersebut tidak berlaku lagi.
Alasannya, status badan hukum perusahaan air minum milik Pemko Banjarmasin tersebut telah berganti menjadi Perseroan Terbatas (PT).
Diketahui, Perda Penyertaan Modal PDAM Bandarmasih disahkan pada 2017, dengan badan hukum masih perusahaan daerah dan posisi Dirut masih dijabat Muslih. Sementara perubahan badan hukum PDAM menjadi PTAM Bandarmasih (Perseroda) terjadi di 2022.
“Nah atas dasar itu, Perda tersebut bakal dicabut karena badan hukum berbeda,” tegas Ibnu Sina usai rapat paripurna di DPRD Banjarmasin, Senin (19/9/2022).
Menurut dia, pihaknya berencana kembali mengusulkan penyertaan modal untuk PTAM Bandarmasih sebesar Rp 50 miliar. “Untuk skenario pengucuran bertahap,” sebutnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Banjarmasin Matnor Ali memastikan, usulan penyertaan modal PTAM Bandarmasih tidak masuk saat KUA/PPAS 2023 ke DPRD Banjarmasin.
“Jadi penyertaan modal PTAM Bandarmasih tidak ada masuk dalam APBD 2023,” katanya.
Namun menurut dia, untuk mendapatkan penyertaan modal tersebut baik PTAM Bandarmasih termasuk PALD (Perusahaan Air Limbah Daerah) harus melengkapi persyaratan yang ditetapkan.
“Meski sudah berubah badan hukum, namun harus disesuaikan dengan AD/ART masing-masing,” jelasnya.
Oleh karena itu, dia pun tak menyoal, jika usulan penyertaan modal untuk PTAM Bandarmasih tersebut masuk di Perubahan APBD 2023 atau APBD 2024.
“Hanya saja, dipenuhi atau tidaknya penyertaan modal tersebut, tetap tergantung kemampuan keuangan daerah,” tukasnya. (sna/smr)
