SEPUTARAN.ID, BANJARBARU – Mengantisioasi kenaikan harga tiket jelang Ramadhan dan Idul Fitri di 2026 ini, Pemerintah menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) pengendalian inflasi di daerah secara virtual, di Command Center Setdaprov Kalsel di Banjarbaru, Senin (19/1/2026).
Rakor yang dipimpin Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Sekjen Kemendagri) Komjen Pol Tomsi Tohir diikuti kepala daerah serta Forkopimda dari seluruh Indonesia ini, juga membahas terkait langkah antisipasi kenaikan harga tiket pesawat menjelang Ramadhan dan Idul Fitri serta evaluasi dukungan pemerintah daerah dalam program 3 Juta Rumah.
Selain itu, berkaitan dengan antisipasi kenaikan harga tiket pesawat menjelang Ramadhan dan Idul Fitri 2026 ini, sesuai yang telah disampaikan oleh Kementerian Perhubungan harus adanya saling berkoordinasi antar pihak terkait.
Menanggapi itu, Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Kalsel Eddy Elminsyah Jaya yang mengikuti Rakor menyebut, diketahui di Kementerian Perhubungan ada tarif batas atas terkait harga tiket. “Sehingga kita tetap berharap subsidi terutama untuk PPN yang ditanggung pemerintah juga tetap ada,” ujarnya.
Bukan hanya itu, diharapkan juga, pemerintah pusat maupun perusahaan maskapai bisa mematuhi aturan yang sudah berlaku, karena di Indonesia sekarang ada subsidi avtur (bahan bakar pesawat) dan subsidi khusus sebagai upaya untuk menstabilkan harga tiket pesawat.
“Kita juga sangat berharap, masyarakat bisa cerdas untuk melakukan pembelian tiket pesawat, untuk menghindari inflasi. Belilah tiket pesawat tidak saat peak season atau diwaktu ramai, tapi early bird (jauh-jauh hari), dan harapannya itu bisa mengurangi inflasi yang terjadi pada saat angkutan lebaran di Februari Maret 2026 nanti,” pungkasnya.
Terkait inflasi daerah, Eddy Elminsyah Jaya mengungkapkan, melihat tren Indeks Perkembangan Harga dari seluruh daerah di Indonesia, Kalsel tidak masuk dalam daerah yang mengalami inflasi.
“Alhamdulillah, Kalsel pada minggu ketiga bulan Januari 2026 ini, kita bukan Provinsi yang memiliki kenaikan tertinggi, kita cenderung stabil bahkan mengalami penurunan 0,03 persen,” ucapnya.
Meski begitu, Pemprov Kalsel akan terus memperkuat koordinasi bersama pemerintah kabupaten/kota dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) guna menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat. (smr)
