SEPUTARAN.ID, BANJARMASIN – Komisi III DPRD Banjarmasin melakukan peninjauan langsung terhadap perkembangan proyek revitalisasi Sungai Veteran yang merupakan bagian dari program National Urban Flood Resilience Project (NUFReP), pada Senin (1/12/2025).
Ketua Komisi III DPRD Banjarmasin, M Ridho Akbar, mengapresiasi progres revitalisasi yang dinilai berjalan sesuai rencana. Proyek strategis ini, didanai Bank Dunia ditargetkan rampung pada 2027.
Menurutnya, perkembangan keseluruhan proyek telah mencapai 35 persen, sementara pengerjaan tahap pertama yang ditarget selesai pada akhir 2025 sudah berada di angka 90 persen.
“Penyelesaian tahap pertama tinggal menunggu pemasangan tiga unit pompa air di beberapa titik sepanjang aliran Sungai Veteran. Informasinya, mesin pompa saat ini sedang dirakit di Semarang,” ujarnya.
Ridho berharap revitalisasi Sungai Veteran tidak hanya menekan risiko banjir, tetapi juga memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat. Salah satunya melalui pembangunan taman publik yang dapat menjadi ruang rekreasi baru sekaligus destinasi wisata yang berpotensi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Banjarmasin.
Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan III, Dedi Supriyadi, menjelaskan bahwa pekerjaan revitalisasi dilakukan secara bertahap hingga 2027. Tahap pertama difokuskan pada normalisasi sungai sepanjang sekitar 3 kilometer, termasuk pemasangan tiang pancang, pembangunan rumah pompa, serta pengerjaan akses jalan di kedua sisi sungai. Pekerjaan dimulai dari kawasan Siring Bekantan hingga Simpang Ulin dan ditargetkan selesai pada 2026.
Tahap berikutnya meliputi ruas Sungai Gardu hingga Gatot Subroto, dengan cakupan pekerjaan berupa pemasangan sheet pile, pembangunan lima jembatan baru, pelebaran sungai, pemasangan pintu air dan pompa, pembangunan taman tematik, serta penataan utilitas pendukung.
“Sejauh ini tidak ada kendala berarti dan seluruh tahapan berjalan baik. Progres keseluruhan sudah 35 persen, sedangkan tahap pertama berada di posisi 90 sampai 95 persen dan hanya menunggu pompa datang untuk dipasang,” jelas Dedi.
Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Banjarmasin, Suri Sudarmadiyah, yang turut mendampingi kunjungan, menyampaikan bahwa proses pembebasan lahan juga terus berlangsung.
Pada tahap pertama, dari kawasan Klenteng hingga Simpang Ulin, masih tersisa beberapa titik yang belum rampung, namun progresnya berjalan bertahap. Sedangkan pembebasan lahan dari Simpang Ulin hingga Pasar Kuripan saat ini sudah memasuki proses pembayaran ganti rugi.
Untuk tahap kedua, dari Simpang Gardu hingga Simpang Gatot Subroto, BPN sedang melakukan sosialisasi, pendataan, dan pengukuran kepada warga terdampak.
Suri mengungkapkan, pemerintah telah mengajukan usulan alokasi anggaran sebesar Rp185 miliar pada 2026 untuk mendukung kelanjutan proyek tersebut.
“Harapan kita di awal 2026 proses pembayaran ganti rugi lahan sudah dapat dilakukan. Alhamdulillah, sampai saat ini respons masyarakat sangat mendukung program ini,” ujarnya. (sna/smr)
