SEPUTARAN.ID, BANJARMASIN – Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) gelar rapat pembahasan program kerja 2025 bersama dengan mitra kerjanya, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Pemadam Kebakaran (Damkar) Kalsel, di Lantai 4 Gedung DPRD Provinsi Kalsel, Selasa (29/10/2024) siang.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Kalsel Habib Hamid Bahasyim, menyampaikan dalam rapat ini dibahas terkait Laporan Realisasi Anggaran 2024, Pemaparan Rencana Kerja Anggaran 2025, Pemaparan Kegiatan Prioritas 2025, serta kendala yang dihadapi Satpol PP dan Damkar.
“Satpol PP dan Damkar mengeluhkan tentang belum adanya gedung kantor, kemudian terkait penanganan gepeng (gelandangan dan pengemis), juga tugas melakukan penangkapan atau penertiban, tapi juga yang harus mengeluarkan uang untuk pembinaan, sehingga sulit juga kalau anggaran tidak sesuai,” tutur Habib Hamid.
Ia mengatakan, salah satu persoalan yang terjadi sekarang adalah belum optimalnya sinergi dan koordinasi antara Satpol PP dan dinas terkait dalam hal penertiban Gepeng.
Seringnya gepeng yang telah ditertibkan oleh Satpol PP kemudian diserahkan ke Dinas Sosial atau ke Rumah Singgah untuk dibina, namun selang bebarapa jam saja, Gepeng tersebut sudah dilepas dan kembali turun ke jalan.
Menurutnya, belum optimalnya pembinaan tersebut, ada kaitannya dengan anggaran. Sehingga menjadi kendala yang sangat serius disini berkenaan dengan anggaran.
“Jadi kami dari Komisi I berusaha membantu semaksimal mungkin, yang juga nanti kaitannya dengan badan anggaran. Kalo tidak menyesuaikan anggaran itu maka tidak bisa terealisasi,” sebutnya.
Komisi I DPRD Kalsel berharap dengan adanya penyesuaian anggaran, khususnya di 2025, bisa meningkatkan kinerja Satpol PP dan Damkar ke depannya.
Selain itu Komisi I juga siap membantu mengoptimalkan koordinasi antara Satpol PP dan Damkar dengan instansi terkait, sehingga upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (Trantibumlinmas) bisa lebih maksimal.
Pada hari yang sama, Komisi I DPRD Kalsel juga turut mengundang mitra kerja lainnya yakni BPBD Kalsel, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kalsel, serta Sekretariat DPRD Kalsel untuk membahas program kerja 2025. (putza/smr)
