SEPUTARAN.ID, BANJARMASIN – Pihak Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar rapat bersama Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Kalsel, Senin (11/12/2023).
Rapat tersebut terkait sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik.
Atas hal itu, Sekretariat DPRD Kalsel siap menerapkan sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik.
Kepala Bagian (Kabag) Fasilitasi, Penganggaran dan Pengawasan Sekretariat DPRD Kalsel Riduansyah mengatakan, pihaknya mulai menerapkan sistem pengadaan barang dan jasa melalui elektronik mulai 2024.
Sebab, pengadaan barang dan jasa secara elektronik itu berlaku pada semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel.
“Jadi tidak lagi secara manual,” kata Riduansyah.
Sehingga, kata dia, seluruh penyedia barang dan jasa harus memiliki akun melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).
“Kami dari Sekretariat DPRD Kalsel siap melaksanakan, untuk pekerjaannya tinggal mengklik saja di dalam sistem sama halnya toko online,” ucap Riduansyah.
Sementara itu, Kabag Pembinaan dan Advokasi Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pemprov Kalsel Khairil Anwar mengatakan, syarat untuk mendaftar di LPSE secara daring hanya menyiapkan KTP, NPWP dan NIB.
Dan ada beberapa kebijakan atau regulasi aturan terutama dengan pengadaan barang dan jasa harus secara elektronik pada 2024.
Ia menambahkan, ketentuan tersebut sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2022 pada bagian pertama poin 13 tentang Gubernur maupun Bupati/Wali Kota untuk mengalihkan semua proses pengadaan yang manual ke proses elektronik paling lambat pada 2023.
“Artinya kalau melihat regulasi, pada 2024 ini kita akan memasuki proses pengadaan barang jasa secara elektronik,” tukasnya. (smr)
