SEPUTARAN.ID, BANJARMASIN – Sebanyak 30 ribu Kepala Keluarga (KK) warga miskin di Banjarmasin yang terdaftar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) bakal dihapus dari penerima manfaat.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Banjarmasin Dolly Syahbana mengatakan, penghapusan itu dilakukan berdasarkan hasil verifikasi data yang sebelumnya telah dilakukan pendataan ulang DTKS oleh pihaknya.
Alasan penghapusan, antara lain karena ada yang pindah dan tidak melapor, serta ekonominya yang sudah naik setelah dampak dari Covid-19.
“Jadi sekitar 30 ribuan terhapus dari 74 ribu KK di DTKS 2023,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, penghapusan DTKS itu dilakukan secara bertahap dengan terus berkoordinasi dengan Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) yang menetapkan DTKS.
Selain itu, pihaknya juga telah membentuk operator dari Kelurahan yang bertugas menghapus DTKS, atau kepada KK yang sudah tidak berhak menerima manfaat di wilayahnya.
“Tentunya ini cukup memangkas anggaran DTKS, jika separo data dihapus. Soalnya hampir Rp20 miliar anggaraan dari 74 ribu KK,” ucapnya.
Dolly menyebut, atas penghapusan data miskin tersebut, pihak Pusdatin sudah sepakat dengan Kementerian Sosial (Kemensos), bahwa tingkat kemiskinan berkurang di Banjarmasin.
Walau begitu, dia juga tak memungkiri meski perekonomian saat ini sudah mulai membaik. Namun data laporan warga miskin yang masuk terus bertambah.
“Tentunya seiring bertambahnya usulan itu, maka semakin diperketat verifikasi data yang dilakukan, agar tepat sasaran,” tegasnya.
Misalnya, kata dia, usulan BPJS itu daftar antreannya masih 3 ribuan, termasuk Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) sekitar 250 menunggu.
“Makanya perlu kita verifikasi lebih ketat agar yang benar berhak mendapatkan,” tukasnya. (shn/smr)
