SEPUTARAN.ID, BANJARMASIN – Rapat Koordinasi (Rakor) Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) seluruh Indonesia 2025 di Hotel Rattan Inn Banjarmasin, secara resmi dibuka, Rabu (3/12/2025).
Usai membuka Rakor, Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus mengapresiasi Pemprov Kalsel selaku tuan rumah penyelanggaraan Rakor Bappeda se Indonesia. Momentum ini dianggap penting untuk penajaman sinergi dan sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah.
Ia mengatakan, Rakor ini untuk memperkuat sinergi perencanaan pembangunan nasional dan lintas daerah, menjadi wadah komunikasi strategis antar Bappeda provinsi dan kabupaten kota, dan mengembangkan inovasi kolaborasi integrasi.
Berdasarkan Pasal 260 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, Bappeda memegang peran sentral sebagai koordinator yang tidak bekerja sendiri-sendiri, melainkan satu kesatuan dengan sistem perencanaan nasional. dan Bappeda merupakan otak dan navigator pembangunan. Jika perencanaan berbasis data dan hasil, akan berjalan dengan baik. “Mari bergerak serentak, berkolaborasi dan berinovasi demi kesejahteraan dasar rakyat,” imbuhnya.
Wiyagus juga meminta, kepada kepala daerah agar menjadikan reklamasi pascatambang dan reboisasi DAS menjadi syarat wajib demi menekan krisi iklim, dan merencanakan pengembangan wilayah yang menghitung daya alam dan mitigasi bencana ekonomi hijau. Kemudian, memperkuat instrumen pengendalian KLHS RTRW serta menindak tegas segala pelanggaran lingkungan tanpa kompromi. “Ikuti terus informasi yang disampaikan BMKG,” ingatnya.
Wagub Hasnuryadi ikut meapresiasi atas kehadiran peserta rakor dalam mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. “Semoga rekomendasi yang dilahirkan dalam Rakor Bappeda se-Indonesia ini mampu mendorong pembangunan yang lebih merata di Indonesia,” ujarnya.
Ia juga mengajak, peserta menjadikan momentum ini untuk memperteguh sinergi dalam mewujudkan Indonesia semakin maju, merata dan sejahtera.
Sementara Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Restuardy Daud mengapresiasi kepada Pemprov Kalsel yang telah menetapkan Peraturan Daerah pertama tentang RPJMD tahun 2026, lebih cepat daripada batas waktu yang sudah ditentukan kepada daerah.
Pada kesempatan itu, dilakukan pengukuhan kepengurusan Forum Bappeda Indonesia masa bhakti 2025 – 2027 oleh Wamendagri Achmad Wiyagus, sekaligus perkenalan logo baru forum ini.
Forum Bappeda Indonesia dipimpin oleh Ketua Umum Kepala Bappelitbang Sumatera Utara, Wakil Ketua Umum Kepala Bappeda Jawa Barat, Sekretaris Jenderal Kepala Bappeda Kalimantan Selatan, dan Bendahara Umum Kepala Bappeda Papua memiliki susunan pengurus yang terdiri dari Kepala Bappeda 38 Provinsi di Indonesia serta 13 Kepala Bappeda Kabupaten/Kota pilihan. (smr)
