SEPUTARAN.ID, BANJARMASIN – Kondisi tenaga kerja yang cukup memprihatinkan menjadi sorotan Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel).
Bagi Ketua Komisi IV DPRD Kalsel M Lutfi Syaifuddin, dari semua tenaga kerja, kaum buruh cukup mendominasi di Banua.
“Ini salah satunya dikarenakan pencari kerja yang memiliki keahlian, ditengarai belum mencakupi kebutuhan di seluruh Kalsel,” ujarnya saat rapat bersama Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kalsel di ruang rapat Komisi IV DPRD Kalsel.
Dikatakannya, menurut data Pusat Statistik, tenaga kerja lulusan D3 ke atas hanya mencapai 20 persen.
“Artinya kalsel bisa dikatakan darurat ketenagakerjaan karena 80 persennya ialah para buruh,” ucap politisi yang akrab disapa Bang Lutfi ini, Rabu (18/10/2023).
Ia melanjutkan, beberapa upaya dan masukan sudah diakomodir yang salah satunya pengoptimalan Perda.
Tak hanya itu, ia juga berkomitmen untuk mendukung peremajaan fasilitas di Balai Latihan Kerja (BLK). Sebagai upaya meningkatkan skill tenaga kerja di Kalsel.
“Nanti kita akan revisi Perdanya, kemudian kita akan tingkatkan program revitalisasi Balai Latihan Kerja (BLK). Bagaimanapun, BLK sebagai Tupoksi. Karena yang sangat menentukan ini adalah pelatihannya. Harapannya bagaimana warga asli Banua bisa mengisi posisi strategis diperusahaan Kalsel. Ini makanya kedepannya akan kita dorong dengan perbanyak pelatihan-pelatihan,” tegas Politisi Gerinda ini.
Ia juga menambahkan, peremajaan alat praga di BLK yang keperuntukannya untuk para siswa maupun siswi, sudah saatnya untuk diperbaharui.
“Ini sangat memprihatinkan. Bahkan ada alat peraga nya berumur lebih dari 15 tahun, atau mungkin lebih lama. Dan belum pernah ganti. Sehingga di anggaran 2024 ini menjadi prioritas kami dan tidak bisa ditunda-tunda lagi,” tambahnya.
Kepala Disnakertrans Irfan Sayuti mengapresiasi terhadap Komisi IV berkomitmen untuk terus berupaya meningkatkan fasilitas di dalam BLK ini.
“Kami berterima kasih atas inisiatif Komisi IV untuk membuat Perda ketengakerjaan ini. Salah satunya alokasi penganggaran tenaga kerja. Terkait wewenang, kami komitmen. Kami terus mencari terobosan-terobosan yang bisa mengoptimalkan kegiatan di BLK walaupun sekarang anggarannya masih belum ideal,” tukasnya. (putza/smr)
